INILAHKUNINGAN– Kabupaten Kuningan saat ini menghadapi kondisi darurat layanan kesehatan. Sejak awal April 2026, daerah dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa ini resmi tidak memiliki dokter spesialis bedah mulut.

Kondisi ini terungkap dari keluhan masyarakat yang harus menjalani rujukan ke luar kota hanya untuk mendapatkan tindakan medis terkait kesehatan gigi dan mulut. Setelah ditelusuri, kekosongan ini terjadi sejak Februari hingga awal Maret 2026, menyusul dokter bedah mulut yang sebelumnya bertugas di RSUD Kuningan mengundurkan diri.

Situasi ini menjadi sorotan serius, mengingat kebutuhan layanan bedah mulut bukanlah layanan sekunder, melainkan bagian penting dalam penanganan kasus infeksi, trauma, hingga tindakan medis lanjutan yang tidak bisa ditangani dokter gigi umum.

Dinkes Akui Kekosongan, Solusi Masih Terbatas

Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr Edi Martono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan kondisi tersebut.

“Kuningan sudah tidak memiliki dokter bedah mulut. Untuk mencari pengganti memang susah,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya tetap dilakukan. Salah satunya dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah provinsi agar dapat menempatkan dokter spesialis di Kuningan.

“Upaya dari Dinkes sudah minta ke Dinkes provinsi agar bisa menempatkan dokter gigi bedah mulut di Kuningan,” tambahnya.

Namun, hingga saat ini, langkah tersebut belum membuahkan hasil konkret.

Lempar Tanggung Jawab? RS Diminta Lebih Aktif

Dalam pernyataannya, dr Edi juga menyoroti peran rumah sakit daerah yang dinilai seharusnya lebih proaktif dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis.

“Yang lebih aktif seharusnya dari rumah sakit yang memerlukan pelayanan tersebut,” ungkapnya.

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, terutama dalam situasi krisis yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Dampak Nyata: Warga Dirujuk ke Cirebon

Akibat kekosongan ini, pasien yang membutuhkan tindakan bedah mulut terpaksa harus dirujuk ke luar daerah, dengan rujukan terdekat ke wilayah Cirebon.

“Dampaknya, kalau ada pasien yang membutuhkan pelayanan harus dirujuk, dan yang terdekat di Cirebon,” jelas dr Edi.

Kondisi ini tentu menambah beban masyarakat, baik dari sisi biaya, waktu, maupun risiko kesehatan akibat keterlambatan penanganan medis.

Harapan Masyarakat: Pemerintah Harus Gerak Cepat

Di tengah kondisi ini, masyarakat berharap pemerintah tidak berlarut-larut dalam mencari solusi. Wina, salah satu warga, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.

“Kami berharap pemerintah bisa gerak cepat mencari pengganti agar pelayanan kesehatan di Kuningan tetap berjalan,” ujarnya.

Urgensi yang Tak Bisa Ditunda

Kekosongan dokter bedah mulut di Kuningan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman nyata terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Tanpa penanganan cepat dan terkoordinasi, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan layanan kesehatan dan meningkatkan risiko bagi pasien yang membutuhkan tindakan medis segera.

Pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga memastikan sistem yang mampu menjamin ketersediaan tenaga medis spesialis secara berkelanjutan./Ageng

Idul Fitri 1447 H