INILAHKUNINGAN– Kelangkaan dokter spesialis bedah mulut di Kabupaten Kuningan kini memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat, respons antar lembaga justru menunjukkan kontras yang mencolok: sektor swasta bergerak cepat, sementara rumah sakit milik pemerintah terutama RSUD Linggajati dinilai lamban dan minim respons.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen pelayanan publik di tengah krisis layanan kesehatan yang nyata.

Krisis yang Tak Bisa Ditangani Secara Biasa

Ketiadaan dokter bedah mulut bukan sekadar kekosongan tenaga medis, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah melalui instansi terkait dituntut untuk tidak bersikap pasif.

Pendekatan “menunggu” dinilai tidak lagi relevan. Dalam situasi seperti ini, langkah jemput bola menjadi keharusan agar kebutuhan layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin.

Respons RSUD Linggajati: Singkat, Minim Penjelasan

Saat dikonfirmasi terkait kondisi ini, Direktur RSUD Linggajati, dr Hj Eva Maya, MM, hanya memberikan jawaban singkat tanpa elaborasi yang memadai.

“Selamat siang. Saat ini kami masih mencari spesialis bedah mulutnya, Pak,” ujar dr Hj Eva Maya

Ketika diminta penjelasan lebih lanjut terkait upaya, perkembangan, dan dampak kepada masyarakat, jawaban yang diberikan tetap singkat:

“Cukup, Pak” imbuhnya, singkat

Respons ini memunculkan sorotan publik. Dalam situasi krisis layanan kesehatan, masyarakat membutuhkan transparansi, kejelasan langkah, serta komunikasi yang menunjukkan keseriusan dalam penanganan masalah.

Cermin Evaluasi Pelayanan Publik

Minimnya penjelasan dari pihak RSUD memunculkan sejumlah catatan penting, di antaranya:

* Lemahnya komunikasi publik dari pejabat pelayanan kesehatan
* Kurangnya sense of urgency terhadap kebutuhan masyarakat
* Tidak terlihatnya roadmap solusi yang jelas dalam jangka pendek

Padahal, sebagai institusi publik, rumah sakit daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat, termasuk dalam memastikan layanan tetap berjalan optimal.

Kontras dengan Sektor Swasta: Responsif dan Solutif

Berbanding terbalik dengan respons RSUD, pihak swasta justru menunjukkan sikap proaktif. Direktur RS Permata Kuningan, dr Herman Joyo, menyampaikan komitmennya secara terbuka.

“Jika ada dokter bedah mulut yang kembali bertugas di Kuningan, kami siap menampung dan menggajinya dengan salary yang besar. Jangan khawatir. Bahkan jika RSUD tidak mampu, biar kami yang handle untuk kesejahteraannya,” tandasnya, nada serius

Ia juga menegaskan bahwa respons cepat ini didasari oleh kebutuhan nyata di lapangan.

“Mengapa kami sangat responsif? Karena kebutuhan akan dokter bedah mulut di Kuningan sangat dibutuhkan. Jangan sampai ketiadaan ini masyarakat yang jadi korban,” ucap dia

Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan tengah melakukan proses rekrutmen.

“Kami juga sedang melakukan rekrutmen untuk dokter spesialis tersebut. Kami siap menyambut jika ada yang mau bertugas di Kuningan,” katanya

Momentum Evaluasi bagi Pemerintah Daerah

Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terhadap kinerja dan responsivitas pimpinan fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah.

Di tengah visi pembangunan daerah yang progresif melalui visi kuningan melesat, kinerja di level operasional harus mampu mengimbangi, bukan justru menjadi hambatan.

Masyarakat Jangan Jadi Korban

Pada akhirnya, yang paling terdampak dari situasi ini adalah masyarakat. Ketika layanan tidak tersedia, pasien dipaksa mencari alternatif ke luar daerah dengan konsekuensi biaya, waktu, dan risiko kesehatan yang lebih besar.

Krisis ini membutuhkan langkah cepat, kolaboratif, dan konkret. Tanpa itu, kekosongan dokter bedah mulut di Kuningan bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga potret lemahnya tata kelola pelayanan publik./Ageng