Soal APBD Perubahan 2025, Fraksi PDIP: DPRD Bukan Lembaga Ketuk Palu!

INILAHKUNINGAN- Fraksi PDIP DPRD Kuningan mengungkapkan kegundahannya terhadap praktik kekuasaan yang cenderung menjauh dari spirit kerakyatan.

“Kami tergelitik menyampaikan idealisme karena kami terhimpun dalam partai yang lahir dari rahim rakyat. Politik bukan sekadar euforia kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga tatanan bernegara agar tetap berpihak pada rakyat,” tandas Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Lia Yulianengsih

Fraksi PDIP menegaskan bahwa Perubahan APBD bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan juga mengandung visi politik anggaran kerakyatan. Oleh karena itu, skema anggaran Pemkab Kuningan harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, silih asah-asih-asuh, serta kepemimpinan yang bijaksana.

“Tugas politik kita adalah menjaga sumber daya ekonomi kerakyatan yang telah eksis di Kuningan, lalu menguatkannya dengan koneksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Ini sejalan dengan prinsip kesantrian dalam ekonomi yakni menjaga yang lama yang baik, serta mengambil yang baru yang lebih baik,” ujarnya mengutip prinsip al muhafadzotu‘alal qodimis sholih, wal akhdzu bil jadidil ashlah.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP juga mengingatkan agar proses penetapan program dan kegiatan dalam lampiran Raperda APBD tidak dilakukan sepihak. Meskipun Fraksi PDIP menyatakan tidak ada masalah dengan substansi Nota Keuangan Bupati, namun mereka mengkritisi kemungkinan perbedaan persepsi soal skala prioritas program dan besaran anggaran.

“Di sinilah pentingnya sidang paripurna DPRD. Prosedur politik ini harus menjadi ruang pertemuan antara logika teknokratik dan politik kerakyatan. Kita tidak ingin sidang ini hanya formalitas, atau DPRD terkesan seperti lembaga ketuk palu karena semua sudah selesai sebelum sidang,” ucapnya mengkritik secara halus praktik anggaran yang tertutup.

Pastinya Fraksi PDIP tetap mendukung proses penyusunan APBD secara profesional, legal, dan akuntabel, namun tetap mengawal agar spirit politik kerakyatan dan ideologi bangsa tidak hilang dalam deretan angka-angka anggaran./tat azhari