PKS Ungkap Buruknya Layanan Kesehatan Di Kuningan, 2 RSUD Dan Puskesmas

INILAHKUNINGAN- Fraksi PKS DPRD Kuningan melontar banyak kritik terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Kuningan, baik di RSUD 45 Kuningan, RSUD Linggajati Kuningan dan Puskesmas. Fraksi Partai Dakwah tersebut, menilai bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah, karena menyangkut kebutuhan dasar dan hak konstitusional masyarakat.

“Namun, dalam realitas di lapangan, pelayanan kesehatan rumah sakit milik pemerintah maupun puskesmas-puskesmas di Kabupaten Kuningan, masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat,” ungkap Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kuningan, wawan Romliansah, Selasa (01/07/2025), kepada InilahKuningan

Diakui Wawan Romliansah, laporan pertanggungjawaban bupati memang mencatat sejumlah pencapaian, baik dari sisi ketersediaan fasilitas, penambahan alat kesehatan, hingga peningkatan jumlah tenaga medis.

Namun demikian, Fraksi PKS menerima banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kualitas pelayanan, mulai dari antrian pasien yang panjang dan waktu tunggu yang tidak efisien, baik di RSUD maupun di sejumlah puskesmas.

“Sikap kurang ramah dan minim empati dari sebagian tenaga kesehatan, juga membuat pasien merasa tidak nyaman, pelayanan berbelit dan tidak proaktif, khususnya dalam penanganan pasien BPJS dan pasien dengan penyakit kronis.  Ketersediaan obat dan peralatan medis juga kadang tidak sesuai kebutuhan atau kosong saat dibutuhkan,” beber Wawan Romliansah, Selasa (01/07/2025), kepada InilahKuningan

Tak sebatas itu, jam pelayanan puskesmas yang terbatas, serta kurangnya optimalisasi layanan home care, mobile clinic, maupun program promotif dan preventif. “Kondisi ini mencerminkan bahwa reformasi sistem pelayanan publik di sektor kesehatan belum berjalan optimal,” katanya

Maka Fraksi PKS berpandangan bahwa good governance dalam pengelolaan rumah sakit dan puskesmas harus diperkuat, mulai dari manajemen SDM, etika pelayanan publik, hingga sistem penilaian kinerja yang akuntabel. “Kami juga mencatat bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan mutu layanan masih sangat minim,” katanya

Seharusnya ada forum-forum evaluasi terbuka, penguatan pengaduan publik yang efektif, dan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam merumuskan perbaikan sistem.

Untuk itu Fraksi PKS meminta langkah konkret apa dari Pemerintah Daerah dalam memperbaiki mutu pelayanan di RSUD dan puskesmas, terutama terkait SDM, etika pelayanan, dan sistem antrean?

“Bagaimana juga strategi pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan tenaga medis di seluruh wilayah, khususnya di puskesmas terpencil ?,” tanya dia./tat azhari