INILAHKUNINGAN- Rasa optimis Pemkab Kuningan akan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, mengacu pada tingkat realisasi rekomendasi BPK Tahun 2024 mencapai 83%, berujung gigit jari.

Pemkab Kuningan, yang kabar sebelumnya masuk dalam undangan penerima Opini WTP BPK, dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, di Auditorium Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, semalam (9/6/2026), mendadak konon batal diundang,

Baca Juga:
Kuningan Diambang Opini Disclaimer BPK, Minimal Pecahkan Rekor Opini WDP, Abidin: Semoga Tidak Terjadi!
Kementan Pilih Desa Koreak Kuningan Sebagai Pusat Gerdal OPT Jabar, Tangani Serangan PBT Di 50 Hektar Sawah
Pertanian Kuningan Segera Pakai AI, Hama Terdeteksi Dini, Traktor Dioperasi Remot
IDUL ADHA 2026

Tercatat, hanya ada 21 kabupaten/kota penerima Opini WTP atas LHP BPK Tahun 2025. Sayang, Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak masuk di dalamnya. Nama 21 kabupaten/kota penerima Opini WTP membanggakan itu, sebagai berikut:

  1. Kabupaten Bandung
  2. Kabupaten Bandung Barat
  3. Kabupaten Ciamis
  4. Kabupaten Cianjur
  5. Kabupaten Cirebon
  6. Kabupaten Garut
  7. Kabupaten Indramayu
  8. Kabupaten Karawang
  9. Kabupaten Majalengka
  10. Kabupaten Purwakarta
  11. Kabupaten Subang
  12. Kabupaten Sukabumi
  13. Kabupaten Sumedang
  14. Kota Bogor
  15. Kota Cimahi
  16. Kota Cirebon
  17. Kota Depok
  18. Kota Sukabumi
  19. Kota Tasikmalaya
  20. Kota Banjar
  21. Kota Bekasi

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy dalam cuitannya menuding, Pemkab Kuningan gagal melakukan lobi di menit-menit akhir, dan terusir dari gerbong besar yang masuk dalam gerbong kabupaten/kota penerima Opini WTP.

“Karena sebelumnya Kuningan masuk dalam daftar undangan Penerima LHP  bersama dengan 21 kabupaten/kota yang mendapat WTP. Kemudian menyusul ada ralat, untuk Kabupaten Kuningan akan diundang tanggal 24 Juni 2026,” katanya./tat azhari

Idul Fitri 1447 H