INILAHKUNINGAN– Isu LGBT masuk DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bukan karena ada pelaku di lembaga wakil rakyat ini,, tetapi seruan penolakan keras ratusan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM), di Gedung DPRD Kuningan, Kamis (12/11/2026).

Massa tiba pukul 15.00. Kedatangan massa, sudah dijaga ketat barisan polwan cantik paling depan, dilapis polisi pria.

Baca Juga:
Rabu Besok, Massa Santri Kuningan Bakal Turun Ke Jalan, Ini Tuntutannya!
Kisah Relawan MPA Menyisir Sisa Api Ciremai, Menembus Medan Malam, Tidur Berpeluk Abu
2 Kubu Massa Pro Kontra MBG Di Kuningan Nyaris Bentrok


Permintaan mereka untuk masuk ke halaman Gedung DPRD, agar tidak mengganggu arus lalu lintas, disetujui oleh Ketua DPRD Nuzul Rachdy,, dan Wakil Ketua Saw Tresna Septiani beserta jajaran.

Sesuai janjinya, mereka berunjuk rasa secara tertib.

Isu LGBT menjadi isu utama yang dituntut massa. Mereka ingin seluruh pemangku kebijakan untuk menolak, sekaligus menutup ruang gerak LGBT di Kabupaten Kuningan.

Mereka pun menuntut legislatif selaku pengawas kebijakan eksekutif untuk menolak jika ada usulan pengesahan LGBT di Kota Kuda ini.

Baca Juga:
Isu Perselingkuhan, Penyebab Istri Labrak Suami ASN Kuningan Di Ruang Setda, Ini 3 Point Surat Pernyataan Keduanya!
Wow! Dilabrak Istri, ASN Setda Kuningan Cekcok Di Kantor, Penyebabnya?
Api Ciremai Ngamuk, Bupati Dian Dampingi KDM Tinjau Lokasi, Siapkan Water Bombing

“Kami mohon pernyataan legislatif untuk menolak LGBT,” pinta Korlap Aksi Asep Kurmrniawan

Menurut dia, kelakuan LGBT di Kuningan sudah parah. Sangat meresahkan masyarakat, utamanya mahasiswa. Apalagi aktivitas mereka di media sosial semakin terbuka.

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy tegas tidak mentoleransi aktivitas LGBT di Kabupaten Kuningan.

Ia pun mendorong DPRD menggunakan hak inisiatif legislatif untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pencegahan dan penindakan terhadap persoalan LGBT dan seks bebas. Apalagi Satpol PP menemukan pasangan sesama jenis dalam razia beberapa pekan lalu.

Mahasiswa juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kekhawatiran terhadap aspek kesehatan dan norma agama. Mereka menginginkan pemerintah daerah memiliki landasan regulasi yang jelas untuk menangani persoalan sosial tersebut. Namun, pembentukan aturan daerah tetap memerlukan kajian substansi dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy tegas tidak mentoleransi aktivitas LGBT di Kabupaten Kuningan. Ia juga mengaku memiliki keprihatinan sama dengan mahasiswa maupun pemerintah daerah.

“Yang jelas utamanya tadi topik pokoknya tentang LGBT. Sebenarnya satu frekuensi antara teman-teman dengan kita, dengan pemerintah daerah dan DPRD. Kita juga punya anak yang sama-sama khawatir terhadap berkembangnya atau adanya LGBT ini,” ujar Politisi Senior PDIP Kuningan itu

Ia juga menyampaikan sikap DPRD yang tidak memberikan toleransi terhadap praktik yang menjadi sorotan mahasiswa tersebut. Menurutnya, persoalan ini perlu direspons melalui kampanye dan upaya bersama di tengah masyarakat.

“Tidak ada kata lain, tidak ada toleransi. Kita harus menyerukan, kita harus melakukan kampanye ini semua,” tegasnya.

Aksi kemudian ditutup dengan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen atas aspirasi yang disampaikan.

Massa membubarkan diri, pukul 17.00,./tat azhari