INILAHKUNINGAN- Penegakan disiplin internal PKS Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan. Anggota Fraksi DPRD Kuningan S, yang sebelumnya dinyatakan bersalah oleh Majelis Penegakan Disiplin Partai (MPDP), kini kembali dilaporkan atas dugaan mengabaikan sejumlah kewajiban dalam putusan sanksi yang telah dijatuhkan kepadanya.

Laporan dugaan pelanggaran etik berupa pengabaian putusan MPDP tersebut telah resmi disampaikan oleh pihak CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) selaku Pengadu. Tembusan laporan juga disampaikan kepada Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:
Aklamasi, Asep Setia Mulyana Kembali  Pimpin Partai Golkar Kuningan, Bukti Kader Solid!
Musda Hari Ini, Asep Setia Mulyana Dipastian Ketua Partai Golkar Kuningan 2 Periode
LK II Nasional HMI Kuningan, Rokhmat Ardiyan: Siapa Berani Bermimpi Jadi Pengusaha Besar?


Berdasarkan Putusan MPDP/DED PKS Kabupaten Kuningan Nomor 01/Plg.SOK/MPDP-D.PKS/VIII/2026, S dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Partai kategori sedang. Selain pemberhentian sementara dari jabatan pengurus selama 30 hari, putusan tersebut juga memuat kewajiban mengalokasikan Pokir secara proporsional kepada CPCL yang terdampak serta menyampaikan permintaan maaf melalui saluran organisasi.

Namun, menurut pihak CPCL, hingga berakhirnya masa sanksi, kedua kewajiban tersebut belum dilaksanakan sebagaimana diperintahkan dalam putusan.

Kuasa hukum CPCL, Yani Andriyani, S.H., M.H., dari Fakta Justicia Law Firm, menegaskan bahwa laporan ini bukan lagi tentang perselisihan Pokir, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap keputusan lembaga penegakan disiplin partai.

“Ini bukan lagi semata-mata persoalan antara Pengadu dan Teradu. Ada putusan lembaga penegakan disiplin yang harus dihormati dan dilaksanakan. Jangan sampai putusan hanya menjadi dokumen tanpa kepastian pelaksanaan.”

Baca Juga:
Sampah Over 485 Ton/Hari, Anak Buah Prabowo Ini Ingin Kuningan Contoh Jepang, Singapura
Innalilahi, Politisi PAN Kuningan Uba Subari Wafat, Udin Kusnedi: Semua Kehilangan!
Musda Partai Golkar Kuningan, 3 Nama Calon Ketua Kembali Mencuat, Ada Satria Rizky Utama

Yani menyebut, kliennya tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai langkah pelaksanaan kewajiban alokasi Pokir maupun permintaan maaf sebagaimana diperintahkan dalam putusan.

Dua Kali Dijatuhi Sanksi Sedang

Fakta lain yang menjadi sorotan adalah Saepudin tercatat telah dua kali dijatuhi sanksi kategori sedang oleh dua lembaga berbeda, yakni Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan dan MPDP PKS Kabupaten Kuningan, dalam dua perkara berbeda dengan rentang waktu yang relatif berdekatan.

Dua penjatuhan sanksi tersebut menjadi catatan serius bagi penegakan etik dan disiplin kelembagaan. Sebab, sanksi semestinya tidak berhenti sebagai hukuman administratif, tetapi menjadi instrumen koreksi dan pembelajaran agar integritas serta kepatuhan terhadap aturan benar-benar terwujud.

Aang Taufik: Bukan Menuntut Pokir Selesai dalam 30 Hari

Perwakilan CPCL, Drs. Aang Taufik, M.Si., menegaskan bahwa pelaporan kembali terhadap Saepudin bukan karena pihaknya menuntut realisasi alokasi Pokir harus selesai dalam masa sanksi 30 hari.

Menurut Aang, pihaknya memahami bahwa pengalokasian Pokir membutuhkan tahapan dan proses administratif. Namun, pemahaman tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban memberikan penjelasan kepada pihak yang terdampak.

“Yang kami persoalkan bukan mengapa Pokir belum direalisasikan dalam 30 hari. Kami memahami ada proses yang harus dilalui. Yang kami tuntut adalah keterbukaan dan penjelasan kepada CPCL: bagaimana mekanisme pengalokasiannya, apa langkah yang sudah dilakukan, dan bagaimana tindak lanjut atas perintah putusan MPDP tersebut. Jangan sampai tidak ada realisasi, tetapi juga tidak ada penjelasan. Ini soal kepatuhan terhadap putusan dan penghormatan terhadap hak pihak yang terdampak,” tegas Aang.

Ia menambahkan, pihaknya tidak bermaksud mengambil alih kewenangan MPDP ataupun meminta seseorang dihukum berdasarkan asumsi.

“Kami meminta MPDP memeriksa fakta: apakah amar putusan sudah dilaksanakan atau belum. Jika ada kendala, sampaikan dan buktikan. Tetapi jika putusan tidak dilaksanakan, tentu harus ada konsekuensi sesuai aturan.”

CPCL meminta MPDP menindaklanjuti laporan, memanggil pihak Teradu, memeriksa bukti pelaksanaan sanksi, serta mengevaluasi pengawasan terhadap putusan tersebut.

Persoalan ini kini menjadi ujian bagi kredibilitas penegakan disiplin PKS Kabupaten Kuningan. Sebab, akan menjadi preseden buruk apabila seseorang dapat dinyatakan bersalah oleh lembaga etik, dijatuhi sanksi, tetapi kewajiban dalam putusannya justru diduga diabaikan tanpa kejelasan.

Jika putusan lembaga etik saja tidak dipatuhi, lalu di mana letak wibawa aturan dan disiplin organisasi?

Bagi CPCL, persoalannya sederhana: aturan tidak boleh hanya tegas ketika menjatuhkan sanksi, tetapi juga harus tegas ketika memastikan sanksi tersebut dilaksanakan. Integritas organisasi tidak diukur dari banyaknya aturan yang dibuat, melainkan dari konsistensi menegakkannya, termasuk terhadap kader yang memiliki jabatan dan pengaruh di dalam partai./tat azhari