Isu Dana BOS Madrasah Di Kuningan Bakal Dipangkas, Ini Reaksi PGMNI

INILAHKUNINGAN– Opini dana BOS atau Biaya Operasional Sekolah, di Kementrian Agama (Kemenag) akan ikut dipangkas imbas dari efisiensi dana APBN, di respons PB Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Ketua Umum PB PGMNI H Heri Purnama, mengingatkan kemenag baik di tingkat kabupatan, provinsi atau pusat untuk tidak menyentuh pangkas alokasi dan anggaran BOS untuk madrasah mulai dari RA, MI, MTs dan MA, PIP, TPG atau insentif untuk guru madrasah di seluruh Indonesia.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan hajat UUD 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Jadi menjaga dana BOS dan hajat hidup guru madrasah adalah amanah undang undang. Tidak boleh diganggu oleh kebijakan sepihak,” tandas Heri Purnama, nada tinggi, Jumat (21/02/2025), kepada InilahKuningan

Heri Purnama juga mengingatkan kemenag agar memahami efisiensi anggaran itu adalah untuk hal-hal bersifat teknis dan tidak prinsip. Dimana selama ini menjadi tradisi di birokrasi. Yang tentu menghamburkan anggaran negara. Padahal sumber dana dari rakyat, termasuk guru madrasah.

“Jangan sampai efisiensi menjadi alasan untuk memangkas anggaran prinsip di kemenag. Apalagi menyangkut hajat hidup di madrasah,” kata Kepala MTs Ar Rasyid Cipasung, Darma, Kuningan ini

Jika terjadi pemangkasan dana BOS madrasah, Ia menjamin akan mancing reaksi dari guru madrasah dan 13 organisasi profesi guru madrasah di Indonesia.

“Justru pada saat kita menuntut agar kemenag membuka ruang bagi PPPK dan ASN bagi guru madrasah di lembaga swasta, malah anggaran prinsip dan rutin mau di pangkas. Kami merasa aspirasi kami selama ini bukan hanya tidak di dengar, tapi diabaikan. Bahkan anggaran biasa mau di pangkas. Ini presedent sangat luar biasa menurut saya,” ungkap Heri Purnama

Maka Ia tegaskan, hal ini serius. Ia tidak akan tinggal diam jika benar terjadi pemangkasan anggaran seprinsip ini. Apalagi sejauh ini, PGMNI tidak pernah persoalkan kemenag yang punya kegiatan rutin dengan anggaran APBN, termasuk anggaran tehnis lain.

“Tapi jangan ganggu atau kotak katik anggaran prinsip madrasah yang selama ini menjadi nafas pendidikan di madrasah,” tandasnya

Apalagi sampai hari ini, juga masih ada guru honor murni tidka kunjung mendapat insentif dari kemenag Rp250 ribu. Bahkan sampai hampir 2 tahun. Meski tidak ada efisiensi, apalagi ini mau ada efisiensi menasional.
“Saya minta ini diseriusi untuk penentu kebijakan di kemenag,” tandasnya lagi./tat azhari