INILAHKUNINGAN- Pemaparan pencapaian pembangunan hampir 1 jam Bupati H Acep Purnama dalam memimpin Kabupaten Kuningan, seolah tidak berarti dalam Academic Discussion Club (ADC), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kuningan, semalam.

Bupati asal PDIP itu dikuliti oleh beberapa narasumber. Pengamat Kebijakan Daerah Sujarwo mengkritik Anggota DPRD Kuningan justru terlihat sebagai pembela eksekutif. Ia belum mendengar anggota DPRD menjalankan fungsi control terhadap eksekutif. Anggota DPRD, bahkan terlihat begitu mesra dengan Pemkab Kuningan.

Baca Juga:
Meriah! Saung Rahayat Pamerkan Produk Unggulan UMKM Kuningan, Ada Industri Kopi
Menjemput Babak Baru LPPL Kuningan, Akankah Melesat/ Meleset?
Istimewa! Anggaran Proyek Gedung Sekolah Rakyat Kuningan Meningkat Rp250 Miliar, Dimulai Januari 2026

“Khusus untuk Pak Dede Sembada (Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan,red), beliau lebih mirip Jubir pemkab daripada seorang anggota DPRD,” celetuk Sujarwo, menyindir Dede Sembada yang kebetulan hadir sebagai narasumber di lokasi, dikutip dari Notulen ADC ICMI Orda Kuningan

Pengamat Kebijakan Daerah Kuningan lain, Boy Sandi menyoroti pembangunan pariwisata harusnya berdasarkan zona kawasan, bukan obyek wisata. Ia juga menyayangkan kondisi Kecamatan Darma yang masuk kategori kecamatan miskin.

“Kecamatan Darma seharusnya tidak masuk kategori miskin. Dinas pariwisata telat melakukan akselerasi terkait hal ini,” katanya, seraya meminta Pemkab Kuningan segera mengendalikan Kawasan Palutungan. Harus segera dibereskan.   

Kritik lebih pedas datang dari Fahruz Zaman Fadhly. Ia menyindir angka pengangguran di Kuningan cukup tinggi. Pada Tahun 2021 berjumlah 59 ribu naik dari Tahun 2020. Kondisi memprihatinkan ini akibat dari tidak adanya treatment untuk mengatasi hal itu. Apalagi IPM Kuningan juga dibawah rata-rata IPM Jawa Barat dan Nasional. Begitu kondisi rata-rata lama sekolah di Kuningan hanya 7.8.

Baca Juga:
Hai Anak Petani, Ada Beasiswa Di Universitas Muhamadiyah Kuningan Nih, Buruan Daftar!
Mendikdasmen Kunjungi SLBN Taruna Mandiri, Kejar 3 Target Wujudkan Pendidikan Inklusif
Kabar Gembira! Tahun 2026, Siswa TK Dapat PIP Rp450 Ribu/Tahun, Ada Juga Beasiswa Guru PAUD/SD Rp3 Juta/Semester

“Kesimpulan secara kualitatif, kinerja Pemkab Kuningan rendah,” tegas Akademisi Uniku itu, seraya mengkoreksi Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan Dede Sembada, yang betul lebih mirip juru bicara exsekutif.

Tokoh Masyarakat H Yusron Kholid justru menilai Pemkab Kuningan telah banyak memberikan kebijakan untuk mendorong Kuningan mencapai visi agamis. Salah satunya surat edaran Bupati Kuningan menghentikan semua kegiatan ketika adzan berlangsung dan lainnya. Secara keseluruhan memang semua visi misi pasangan Acep-Ridho belum tercapai atau sempurna. Tapi perlu diingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah,” ucap Yusron.

Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda menjelaskan terkait sindiran untuk Dede Sembada, bahwa Dede Sembada bukan jubir pemkab, melainkan memudahkan tugas bupati dan wakil bupati. Solusi terkait kemiskianan harus ada jalan untuk keran investasi. Apalagi Kuningan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki tol dan jalur kereta api.

“Salah satu solusi lainnya, untuk masalah Kuningan Ialah digitalisasi. Seluruh pembangunan juga harus berbasis pariwisata,” tandasnya.

Ketua ICMI Orda Kuningan Nanan Abdul Manan menjelaskan ADC sebagai amanat Silaturahmi Kerja Daerah 1 ICMI Orda Kuningan. Esensi kegiatan ICMI setidaknya ada pada dua dimensi besar. Yaitu  analysis oriented program atau program yang bersifat pengkajian, konseptual dan narasi, dan practical oriented program atau program yang bersifat kegiatan langsung bersama masyarakat umum.

“ADC yang diprakarsai oleh Divisi Riset dan Teknologi bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi semua masyarakat Kuningan dari berbagai ekspertise,” kata Nanan./tat azhari