INILAHKUNINGAN- Pernyataan Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Asep Susan Sonjaya, tentang program efisiensi anggaran di Kuningan harus sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD, ditanggapi serius Ketua DPRD Nuzul Rachdy.

“Ya memang seharusnya seperti itu, karena pada dasarnya, yang namanya pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. tapi kalau pernyataan itu, hanya tersorot kepada legislatif yang seolah olah tidak mau efisiensi, saya jadi balik bertanya apakah pernyataan ini murni dari pemikiran partainya atau berdasarkan pesanan pihak tertentu. sehingga  berbicara seperti itu,” ungkap Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, raut tanda tanya, Senin (10/03/2025), kepada InilahKuningan

Baca Juga:
Golkar Ingatkan Bupati Kuningan Soal Gagal Bayar APBD 2025, Harnida: Jangan Terulang!
Belum Mandiri, Kebudayaan Kuningan Masih Digendong Disdikbud, Toto: Tidak Jelas Arah!
Waspada Golkar, Banteng Mulai Siaga Rebut Kursi Bupati Kuningan 2029

Sayangnya lanjut Politisi Senior PDIP itu, PSI tidak berada di parlemen DPRD Kuningan. Sehingga ketuanya tidak tahu persis struktur anggaran di DPRD seperti apa, regulasi yang mengatur DPRD seperti apa, Renja di DPRD seperti apa dan seterusnya.

Ia juga tidak tahu persis pos anggaran mana yang dianggap tidak efisian di DPRD Kuningan. “Maka untuk itu, sebelum berbicara di media alangkah arifnya tabayun terlebih dahulu dengan DPRD,” sindir Nuzul Rachdy

Menyikapi Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiansi anggaran, DPRD Kuningan juga tentu sangat mendukung. Hanya proses efisiensi Pemkab Kuningan idelanya dilakukan secara terencana dan terarah. Sehingga tidak mengakibatkan terhambatnya kinerja dalam pelayanan public. Pun tidak mengganggu penyelesaian persoalan masyarakat serta dilaksanakan secara bersama sama antara pemerintah daerah dengan DPRD.

“Sebab sejatinya secara filosofis pembahasan APBD ini kewenangan DPRD bersama pemerintah daerah,” tandas dia

Baca Juga:
Ketua PAN Kuningan Tuntut Kader Bekerja Nyata, Udin: Tidak Sejalan, Evaluasi!
Ketat, 170 Pendaftar Berebut 32 Jabatan Ketua PAC PDIP Di Kuningan, Ini Targetnya!
Gantikan Uba Subari, Udin Kusnedi Resmi Pimpin PAN Kuningan, Ini Janji-Janjinya!

Sebagaimana dimaklumi, bahwa tugas pokok dan fungsi DPRD menurut undang undang adalah melaksanakan fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Memang ketiga fungsi ini tidak seperti pemerintah daerah atau eksekutif yang secara fisik terlihat outputnya.

Justru dalam kaitan ini, pihaknya meminta kepada bupati untuk bisa duduk bersama seperti apa efisiensi yang akan dilakukan di Pemkab Kuningan, diukur secara kongkrit sejak awal termasuk di lembaga DPRD. Sehingga DPRD bisa merencanakan kegiatan pemerintahan secara terukur dan solutif./tat azhari