INILAHKUNINGAN- Inspektorat sebagai lembaga pemeriksa keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Kuningan, tidak pantas berkantor di Gedung Setda Kuningan, Komplek Islamic Center (KIC), mengikuti relokasi 3 kantor OPD lain. Yaitu kesbangpol, Satpol PP, dan bappeda.

“Relokasi 3 OPD silahkan. Yang menjadi masalah kami, idelanya kantor Inspektorat itu terpisah dari OPD lain. Jangan di satu hamparkan,” cetus Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, Rabu (23/04/2025), kepada InilahKuningan

Baca Juga:
Golkar Ingatkan Bupati Kuningan Soal Gagal Bayar APBD 2025, Harnida: Jangan Terulang!
Belum Mandiri, Kebudayaan Kuningan Masih Digendong Disdikbud, Toto: Tidak Jelas Arah!
Waspada Golkar, Banteng Mulai Siaga Rebut Kursi Bupati Kuningan 2029

Ditegaskan, Inspektorat adalah kantor pelayanan, pengawas, juga pemeriksa. “Baiknya kantor pengawas pemerintah harus menjaga independensi. Artinya, ketika berada dalam satu hamparan OPD lain, khawatir terintimidasi oleh pihak tidak bertanggungjawab,” ungkap Politiis Senior PDIP Kuningan itu

Diakui Zul, sapaan akrabnya, Gedung Setda Kuningan baru ini sangat representatif. Ia mengaku sudah 2 kali ke sana. Ia melihat langsung kualitas bangunan dan tata ruang nyaman. Sangat layak menjadi pusat pemerintahan baru.

Tapi keberadaan Inspektorat dalam satu lingkungan OPD lain, justru berpotensi mengganggu fungsi utama Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan.

“Inspektorat itu lembaga pengawas. Mereka harus independen, tidak boleh ada intervensi, apalagi konflik kepentingan. Kalau kantornya ada dalam satu kompleks dengan OPD yang diawasi, itu bisa melemahkan netralitas,” jelas Zul, mengingatkan

Baca Juga:
Ketua PAN Kuningan Tuntut Kader Bekerja Nyata, Udin: Tidak Sejalan, Evaluasi!
Ketat, 170 Pendaftar Berebut 32 Jabatan Ketua PAC PDIP Di Kuningan, Ini Targetnya!
Gantikan Uba Subari, Udin Kusnedi Resmi Pimpin PAN Kuningan, Ini Janji-Janjinya!

Diketahui untuk fungsi Inspektorat mencakup pengawasan, audit, dan evaluasi kinerja seluruh OPD. Karena itu, posisi kelembagaan dan lokasi fisik Inspektorat sebaiknya terpisah sebagai simbol dari integritas dan netralitasnya.

“Inspektorat ini simbol check and balance. Mereka harus menjaga kerahasiaan dan punya ruang untuk bekerja tanpa tekanan,” katanya.

Tak hanya soal lokasi dan fungsi gedung, Zul mengingatkan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana penunjang, terutama terkait transportasi umum.

“Kawasan KIC dinilai cukup jauh dari pusat kota, dan belum semua pegawai maupun masyarakat memiliki akses kendaraan pribadi. Transportasi umum ke KIC ini harus segera dipikirkan. Jangan sampai kantor sudah megah, tapi masyarakat dan ASN malah kesulitan menjangkaunya,” katanya lagi./tat azhari