Dituding Bohongi Rakyat Soal Mobdin DPRD Kuningan Rp3 Miliar, Ini Jawaban PKS

INILAHKUNINGAN– Pujian penolakan mobil dinas (mobdin) baru Pimpinan DPRD Kuningan Tahun 2025, mengikuti penolakan pembelian mobdin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kuningan guna efisiensi APBD Tahun 2025, berubah kritikan. Isu beredar, dana pembelian mobdin baru Pimpinan DPRD senilai Rp3 miliar, ternyata masih tercatat untuk direalisasi.

Ketua DPD PKS Kuningan, yang juga Wakil Ketua DPRD Kuningan, Dwi Basyuni menyatakan, mendukung gerakan efisiensi anggaran oleh eksekutif, termasuk pengadaan mobdin untuk pimpinan DPRD.

“Semangat utama kami dari kebijakan ini efisiensi dan penghematan demi kepentingan masyarakat,” tandas Dwi Basyuni, Jumat (11/04/2025)

Dwi Basyuni mengakui, awal sempat muncul penolakan terhadap pengadaan mobil dinas. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perhitungan penghematan jangka panjang, wacana pembelian mobdin pimpinan DPRD tersebut didukung bersama.

“Semangatnya adalah efisiensi dan menyelesaikan masalah anggaran. Insya Allah ini akan didukung semua pihak,” ucap dia, optimis

Ditegaskan, keputusan pembelian mobdin 4 pimpinan DPRD Kuningan, bukan semata keinginan legislative. Tetapi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Dwi menjelaskan, perhitungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan bahwa pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD lebih hemat dibandingkan pemberian tunjangan transportasi selama 5 tahun.

“Saya dengar dari tim TAPD, justru lebih hemat kalau pengadaan mobil dinas,” jelas Politisi PKS Kuningan ini

Dwi Basyuni berharap, terkait pembelian mobdin pimpinan DPRD dijelaskan oleh eksekutif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jelaskan kalau kebijakan ini, bukan semata soal fasilitas, tapi bagian penghematan.

Terpisah saat Kabid Aset BPKAD Kuningan John Raharja hendak dikonfirmasi, belum ada penjelasan. “Sebentar pak, saya masih di lapangan di Luragung Landeuh,” jawab John Raharja, singkat./tat azhari