ADA satu hal yang sering kita anggap remeh dalam politik: kata-kata. Padahal, dalam banyak kasus, justru dari kata-kata itulah kita bisa membaca arah berpikir kekuasaan. Beberapa waktu terakhir, publik disuguhi potongan-potongan ucapan pejabat yang terasa ganjil bahkan mengganggu nalar.

Mulai dari Teddy Indra Wijaya yang menjawab “pokoknya ada” ketika ditanya soal anggaran oleh awak media. Lalu presiden Prabowo Subianto yang merespons kritik dengan satu kata: “ndasmu.”
Diawali pernyataan dari Hasan Nasbi yang mengatakan “dimasak saja” ketika wartawan tempo mengalami terror Babi. Dan terbaru, wacana “war tiket” haji dari pejabat Kementerian haji yang sangat konyol.

Jika dilihat sekilas, ini mungkin hanya soal gaya komunikasi. Namun dalam kajian linguistik, ini jauh lebih dalam: bahasa bukan sekadar alat bicara, melainkan cermin struktur berpikir dan relasi kekuasaan.

Bahasa Bukan Netral: Ia Membentuk Realitas

Dalam perspektif Ludwig Wittgenstein, makna sebuah kata tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari “permainan bahasa” (language games) konteks sosial di mana kata itu digunakan.

Ketika seorang pejabat mengatakan “pokoknya ada,” itu bukan sekadar jawaban.
Itu adalah bentuk penghentian diskursus. Tidak ada data. Tidak ada transparansi. Tidak ada ruang untuk pertanyaan lanjutan. Bahasa digunakan bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menutup percakapan.

Dari Argumen ke Afirmasi Emosional

Dalam teori speech act dari J. L. Austin, setiap ucapan bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga melakukan tindakan. Ketika kritik dijawab dengan “ndasmu,” yang terjadi bukan dialog.
Itu adalah tindakan delegitimasi. Pesan implisitnya jelas: kritik tidak perlu dijawab dengan argumen, cukup dengan emosi. Di titik ini, bahasa kehilangan fungsi deliberatifnya. Ia berubah menjadi alat untuk menegaskan posisi kuasa, bukan mencari kebenaran.

Normalisasi Kekerasan Lewat Humor

Pernyataan “dimasak saja” terhadap teror kepala babi bukan hanya tidak sensitif.
Dalam analisis critical discourse, ini adalah bentuk trivialisasi kekerasan. Bahaya terbesar bukan pada kalimat itu sendiri, tapi pada efeknya: ia menggeser persepsi publik bahwa ancaman bisa ditertawakan. Bahasa, dalam hal ini, bekerja secara halus: mengubah sesuatu yang seharusnya serius menjadi tampak biasa.

Ketika Istilah Populer Menggantikan Kebijakan

Frasa “war tiket” untuk haji menunjukkan gejala lain: simplifikasi kebijakan menjadi jargon populer.

Dalam kerangka Noam Chomsky tentang relasi bahasa dan kekuasaan, ini bisa dibaca sebagai bentuk manufacturing consent versi baru. Bukan dengan propaganda berat, tapi dengan bahasa yang terdengar ringan dan familiar.

Masalah kompleks disulap menjadi seolah sederhana. Padahal di baliknya ada isu serius: akses, keadilan, dan tata kelola ibadah publik.

Bahasa sebagai Gejala, Bukan Sekadar Masalah

Jika dirangkai, pola ini menunjukkan satu hal: Bahasa pejabat kita mulai bergeser dari:
menjelaskan → menyederhanakan → meremehkan → menutup.

Dan ketika bahasa sudah sampai pada tahap itu, yang hilang bukan hanya etika komunikasi, tapi juga:

  • akuntabilitas
  • rasionalitas publik
  • bahkan rasa hormat pada warga

Karena dalam negara modern, legitimasi tidak hanya dibangun lewat kebijakan, tapi juga lewat cara kebijakan itu dijelaskan.

Penutup: Krisis yang Tidak Terdengar

Barangkali kita terlalu fokus pada apa yang dilakukan pemerintah,
hingga lupa memperhatikan bagaimana mereka berbicara. Padahal seringkali, krisis itu tidak datang dalam bentuk kebijakan yang buruk. Ia datang lebih dulu dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang terasa janggal.

“Pokoknya ada.”

“War tiket.”

o“Ndasmu.”
“Dimasak saja.”

Empat frasa. Empat gejala.

Dan mungkin, satu pola besar: ketika bahasa kehilangan tanggung jawabnya, kekuasaan pun perlahan kehilangan akal sehatnya.

 

Ageng Sutrisno

Penulis Sela Waktu, Kolom Mingguan Inilah kuningan.

Biasa menulis tentang kehidupan, sosial, politik dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan statistik.
Kalau tidak menulis, biasanya sedang mikir kenapa harga nasi goreng terus naik.