INILAHKUNINGAN- Pengakuan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy terkait kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada beberapa proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kuningan Tahun 2025, hingga miliaran, terbukti benar.

Berdasarkan Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025, temuan atas penyimpangan keuangan pada Disdikbud Kuningan mencapai Rp8.648.870.000. BPK pun menyampaikan TGR, melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang harus dilunasi Disdikbud Kuningan ke kas negara dengan batas waktu 90 hari.

Baca Juga:
Sepupu Suami Wabup Kuningan Ditahan Kejagung, Dugaan Korupsinya Disebut Rp1 Miliar/Hari
Kejari Kuningan Mulai “Pelototi” Rawan Korupsi MBG, Panggil SPPI, Siaga Sidak Dapur
Amati ATM Bank, Warga Desa Pangkalan Kuningan Jambret Nasabah, Ini Gerak Cepat Polisi!
IDUL ADHA 2026

Berdasarkan hasil pemeriksaan, total temuan yang memiliki dampak finansial langsung sedikitnya mencapai Rp8.648.870.000.

Temuan BPK Rp8.648.870.000 tersebut,  berasal dari berbagai komponen, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di satuan pendidikan. Seperti dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan potensi ketidakwajaran Rp88.870.000. BPK menyebut, temuan ini akibat pengadaan tidak didukung spesifikasi teknis memadai, perencanaan juga tidak akuntabel.

Selanjutnya, BPK juga menemukan praktik pengadaan langsung dengan nilai paket Rp50 juta. Pengadaan ini dinilai BPK tidak melalui mekanisme perbandingan harga maupun negosiasi dengan penyedia. Akumulasi transaksi tidak wajar tersebut, cukup fantastis. Yaitu mencapai Rp6.280.000.000.

Pada aspek pekerjaan fisik, BPK juga mengidentifikasi kekurangan volume pada 36 paket pembangunan gedung dan bangunan pendidikan. Kondisi ini berdampak pada kelebihan pembayaran kepada pelaksana Rp2.280.000.000.

Baca Juga:
Ditangani PPA, 4 Oknum Pelajar SMA Di Kuningan Diduga Jadi Bandar Narkoba Sinte
Buron Warga Desa Ciwaru Kuningan Dibekuk Polisi, Terancam 5 Tahun Penjara
Lagi, 2 Wakil Rakyat Kuningan Dilaporkan Ke BK DPRD Kuningan

Tak hanya itu, BPK juga menyoroti lemahnya tata kelola data sarana dan prasarana pendidikan yang tidak sinkron antara kondisi riil dengan sistem Dapodik dan pencatatan aset daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi menyebabkan perencanaan tidak tepat sasaran.

“TGR Ini bukan angka kecil. Kalau tidak segera diselesaikan, tentu ada konsekuensi dan risiko yang harus ditanggung. Kami mendorong agar proses penyelesaian ini menjadi prioritas,” tandas Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, nada kecewa, belum lama ini./tat azhari 

Idul Fitri 1447 H