Ternyata! 80 Pejabat Kuningan Tanpa Fasilitas Mobil Dinas, Termasuk Kepala BPKAD
INILAHKUNINGAN– Ternyata, masih banyak pejabat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tanpa fasilitas mobil dinas. Mereka tidak menikmatinya, karena hingga kini, belum ada pengadaan mobil dinas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan akibat anggaran terbatas. Apalagi 3 tahun terakhir, APBD Kuningan dalam kondisi tidak sehat, terdampak tunda bayar.
Yang mengejutkan, selain pejabat eselon III setingkat kepala bidang dan sekretaris kecamatan yang belum terfasilitasi mobil dinas, ternyata selama ini Kepala BPKAD Dr HA Taufik Rochman, pejabat setingkat eselon II, sudah cukup lama tidak mendapat fasilitas mobil dinas.
Padahal semua pejabat eselon II lain, termasuk staf ahli semua difasilitasi mobil dinas. Saat dikonfirmasi, Kepala Badan BPKAD Kuningan Dr HA Taufik Rochman sempat terdiam, hingga akhirnya mengakui sejak Tahun 2023 di BPKAD, tidak punya mobil dinas.
“Gak apa-apa pak, kita kan gak terkait Peraturan Pemerintah (PP) yang mengharuskan pejabat mendapat mobil dinas, kalau tidak ada tunjangan transfortasi seperti legislatif. Kita di eksekutif, tidak ada kewajiban dapat tunjangan transfortasi, juga mobil dinas. Jadi gak pakai mobil dinas, juga gak masalah,” ungkap HA Taufik Rochman, Jumat (18/04/2025), kepada InilahKuningan
Ditanya pejabat eselon II mana lagi yang tidak punya mobil dinas, Ia menyebut semua pejabat eselon II difasilitasi mobil dinas, terkecuali dirinya tidak. Sewaktu menjadi Pj Sekda juga Ia tidak menggunakan mobil dinas sekda, karena khawatir rusak. Adapun mobil dinas kepala BPKAD yang dulu, diserahkan ke kepala diskopdagperin.
“Sudah lama saya pakai mobil pribadi, kadang pakai motor, juga motor pribadi,” ujar HA Taufik Rochman
Selain dirinya, diakui HA Taufik Rochman, hampir 80 pejabat memang belum diberi mobil dinas. mulai kabid dan sekmat paling banyak belum punya mobil dinas. Kalau kabag sudah diberi semua. Camat juga sudah semua, meskipun sudah banyak mobil dinas camat aus akibat usia mobil dinas sudah mencapai 20 tahunan.
Ditanya anggaran pengadaan mobil dinas untuk seluruh pejabat yang belum memiliki mobil dinas, sebenarnya kemarin sudah Ia anggarkan mencapai Rp70 miliar. Memang lumayan besar. Hanya karena efisiensi, angagran di nol.
“Anggaran tidak bisa dari pusat, harus dari APBD Kuningan,” katanya./tat azhari

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.