INILAHKUNINGAN- Bagaimana tidak membuat cemburu warga miskin asli, yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos). Di Desa Cihideng Girang, Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebuah rumah megah milik pemborong proyek, terciduk menerima bansos.

Kepala Dinas Sosial Kuningan Dr H Toto Toharudin beserta para kepala bidang, terkejut. Bersama Asda I Setda Kuningan Toni Kusumanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Irna Afrianti, mereka membuktikan temuan tersebut, ke lokasi.

Rumah sangat tidak layak mendapatkan bansos tersebut, milik pasutri AP dan EP beranak dua. Pekerjaan AP sebagai pemborong proyek di Jakarta dengan pendapatan per bulan ditaksir hingga puluhan juta.

“Betul, 1 KK atas nama AP-EK ini dapat bansos PKH (program keluarga harapan),” aku Pendamping PKH Desa Cihideung Girang, Uum Sumiati, Selasa (12/03/2025), saat ditanya InilahKuningan

Diketahui, keluarga berumah megah itu menerima bansos PKH sejak Oktober, Desember Tahun 2023, penuh Tahun 2024, bahkan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025 ini, juga sudah dicairkan. “Saya baru pegang Desa Cihideung Girang pak. Saya juga tahu keluarga ini dapat PKH dari kantor pos agar bisa dieksekusi. Hanya proses eksekusi harus ada surat pengunduran diri keluarga dari PKH. Berapa kali kesini (kerumah,red) belum ketemu, ini baru ketemu,” tutur dia

EP mengaku menerima bansos sejak akhir Tahun 2023. Diakui juga Ia tidak pernah mengajukan, begitupula pemerintah desa diketahui tidak mengajukan keluarganya untuk mendapatkan bansos. “Tiba-tiba Pak Lurah datang ke rumah, memberitahu bahwa saya menerima bansos. Pak Lurah lalu memberikan ATM bansos, disuruh Pak Lurah untuk diterima saja,” tutur EP

Kepala Dinas Sosial Kuningan Dr H Toto Toharudin sangat prihatin dengan kondisi penerima manfaat bansos di lapangan. Tapi hasil konfirmasi ke penerima, ternyata tidak pernah mengajukan bansos, dusun hingga desa juga tidak mengajukan. Tiba-tiba, keluarga itu mendapat kabar dari desa menerima bansos.

“Kasus seperti ini, masuk inventarisir kita. Yang pasti, data masuk lewat Aplikasi SIKS-MA atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, langsung Kemensos RI. Bahkan, siapapun bisa input data ke SIKS-MA,” terang Toto Toharudin

Ia berjanji bersama pendamping PKH dan desa, akan terus melakukan ground cheking ke lapangan, terutama dalam mensukseskan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditargetkan tuntas Maret 2025 ini.

“DTSEN akan menjadi kekuatan data baru, sebagai data tunggal yang akan digunakan oleh 18 kementrian. Jadi tidak ada lagi banyak sumber data untuk bansos dan lainnya nanti, selain DTSEN. Dimana, DTSEN akan memotret fakta sebenarnya kondisi penerima manfaat. Mohon doa dan dukungan,” tandas Toto Toharudin./tat azhari