Tega! Saat Rakyat Mati Kelaparan, Pejabat Kuningan Justru ‘Ngemis’ Tunjangan Lewat SK Sakti
PAGI ini Kuningan terasa dingin, namun kondisi sosial-politiknya terasa sangat panas. Sejak jumlah tunjangan perumahan Ketua DPRD naik secara fantastis menjadi Rp25.000.000 per bulan lebih dari sepuluh kali lipat Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan yang hanya Rp2.356.993. Kepercayaan publik terhadap DPRD maupun pemerintah daerah semakin tergerus.
Babak Pertama: 7, 17, 70 Catatan Penderitaan
Tunjangan perumahan DPRD Kuningan yang diklaim telah melalui uji kepatutan, kepantasan, hingga penilaian appraisal independen, dirasa publik sangat berlebihan. Kecurigaan masyarakat sejujurnya bukan tanpa dasar. Kuningan yang UMK-nya rendah dan berada di bawah rata-rata Jawa Barat, justru memberikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan yang sangat mewah.
Di saat Pemerintah Kabupaten sedang tertatih “tambal sulam” mengatasi fenomena tunda bayar, para pejabat DPRD justru menikmati kemewahan. Di saat tingkat kemiskinan ekstrem masih tinggi, para wakil rakyat di Ancaran malah memamerkan kekayaan yang berlebihan.
Tega, kejam, dan sadis! Seolah tidak ada rasa kemanusiaan tersisa bagi rakyat yang masih mengais rezeki di jalanan atau memungut sampah demi bertahan hidup.
Di “Kota Kuda” ini, tujuh hari lalu ada orang tua yang meninggal sendirian dan baru diketahui warga dua hari kemudian karena tidak ada yang memberinya makan.
Tujuh belas hari lalu, ada seorang ibu yang kesulitan berobat ke rumah sakit karena kepesertaan BPJS-nya diputus pemerintah.
Tujuh puluh hari lalu, ada mahasiswa mengadu tidak bisa mengikuti ujian karena belum melunasi biaya kuliah.
Wakil rakyat seperti apa yang tega hidup mewah di atas penderitaan rakyatnya sendiri?
Jika kita analogikan, tunjangan Rp25 juta per bulan milik Ketua DPRD tersebut bisa membiayai satu sarjana untuk kuliah selama tiga tahun. Angka itu bisa memberikan sembako bagi 1.250 fakir miskin, membayar tunggakan BPJS Mandiri Kelas 3 untuk 714 orang sekaligus, membeli seragam dan sepatu sekolah baru untuk 100 anak yatim, atau menjamin 700 hari makan layak bagi lansia sebatang kara di pelosok Kuningan.
Babak Kedua: Janji Evaluasi Tinggal Kenangan
Pada 22 September 2025, Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah untuk mengevaluasi besaran tunjangan DPRD. Di Kuningan, pada 24 September 2025, Ketua DPRD Nuzul Rachdy menyambut arahan tersebut dengan menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi dan menurunkan nominal tunjangan.
Namun, apa hasilnya? Nihil. Hingga saat ini, tunjangan tersebut terus berjalan. Adapun jika terjadi penundaan pencairan, hal itu bukan didasari oleh kesadaran kolektif untuk berempati, melainkan karena tekanan polemik yang berkembang. Lantas, apa lagi yang bisa kita harapkan dari wakil rakyat kita?
Babak Terakhir: Polemik SK
PP No. 18 Tahun 2017 yang menjadi dasar penentuan besaran tunjangan DPRD idealnya diturunkan menjadi peraturan kepala daerah setingkat Peraturan Bupati (Perbup), sebagaimana lazimnya dilakukan di kabupaten atau kota lain. Namun, entah apa dasarnya, di Kuningan hal ini justru langsung diturunkan dalam bentuk SK Bupati Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025.
Saya berusaha tetap bijak di sini. Benar atau salahnya secara hukum masih bisa diperdebatkan dengan dalil-dalil empiris. Bahkan, beberapa ahli hukum yang saya mintai pandangan memiliki penilaian yang berbeda. Biarlah proses hukum yang menentukan hasil akhir dari polemik ini.
Namun, setiap kebijakan memiliki konsekuensi. Jika terbukti menyalahi aturan, ada sanksi yang menanti: mulai dari teguran administratif, kewajiban pengembalian tunjangan ke kas negara, hingga ancaman jeruji besi jika ditemukan niat jahat (mens rea) di dalamnya.
Kalaupun kebijakan ini dianggap benar secara formal, ia tetap menjadi catatan kelam bagi kita semua. Publik saat ini sudah pintar dan berani bersuara, bahkan hingga melakukan tuntutan hukum. Karena itu, setiap kebijakan publik harus dipikirkan dengan bijak dan hati nurani. Agar kebijakan yang dihasilkan bukan merupakan hasil dari sebuah kebusukan.
Ageng Sutrisno
Penulis Sela Waktu, Kolom Mingguan Inilah kuningan
Biasa menulis tentang kehidupan, sosial, politik dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan statistik.
Kalau tidak menulis, biasanya sedang mikir kenapa harga nasi goreng terus naik.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.