Soal PPPK, Jangan Abaikan Kuota Guru Honorer Madrasah!

INILAHKUNINGAN- Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengangkat tenaga guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Ketua Umum PB PGMNI Heri Purnama menegaskan, sejak awal PB PGMNI berkomitmen untuk terus menyuarakan dan menyampaikan aspirasi ini ke berbagai lembaga dan steakholder pemerintah dalam berbagai moment, baik dalam rakernas 2 kali dalam dua tahun terakhir, silaturahmi bersama wakil ketua MPR-RI dan RDPU dengan komisi 10 dan komisi 8 DPR RI.

“Selain itu, kami juga sudah bersilaturahmi dengan Dirjend Pendis dan Biro Kepegawaian Kemenag RI di Jakarta, agar pemerintah dalam hal ini lebih serius dalam mewujudkan kesejahteraan dan masa depan guru madrasah, terutama dalam kuota pengangkatan PPPK,” imbuh Heri usai dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Selasa (16/04/2024), kepada InilahKuningan

Heri menyebut, anggaran pendidikan dalam postur APBN itu sangat signifikan mencapai 20%. Seharusnya porsi anggaran besar tersebut, mampu merubah masa depan guru madrasah menjadi lebih pasti dan sejahtera. Tetapi kenyataan, hal ini tidak terjadi bagi guru madrasah honorer yang bertugas di madrasah swasta dengan berbagai alasan.

“Padahal di madrasah swasta ada guru invassing dan sertifikasi. Bahkan ada juga berstatus ASN. Akan tetapi ini tidak berbanding lurus dengan PPPK yang tidak boleh di tempatkan di lembaga swasta. Jadi saya berharap program keren yang di buat oleh pemerintah ini juga bisa di rasakan oleh warga madrasah swasta yang hampir 90% adalah tenaga honorer,” ungkap Tokoh Muda asal Desa Cipasung, Kabupaten Kuningan ini

Apalagi mengingat kuota PPPK untuk kemenag pengangkatan tahun ini cukup besar hampir 113.000 lebih kuota PPPK. Maka Ia meminta agar pemerintah dalam hal ini Menpan RB dan Kemenag RI bisa juga membuka ruang bagi guru madrasah honorer dan kemudian di tempatkan di madrasah asalnya.

“Ini agar terjadi keseimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan di semua level dan jenjang sesuai juga dengan semangat energy Pancasila dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya./tat azhari