ALIANSI Nusantara memandang polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Kuningan sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Bagi kami, pemenuhan gizi anak merupakan tujuan yang patut didukung. Namun, setiap program yang menggunakan anggaran negara wajib dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

Kami memandang bahwa perbedaan pendapat antara pihak yang mengkritisi MBG dan pihak yang mendukung keberlanjutannya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Akan tetapi, perbedaan tersebut hendaknya tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok yang justru mengaburkan persoalan utama, yaitu kualitas pelayanan, tata kelola, dan manfaat nyata program bagi masyarakat.

Aliansi Nusantara menegaskan tiga hal penting:

1. *Dugaan penyimpangan harus diperiksa.* Setiap laporan mengenai pungutan, ketidaksesuaian harga bahan pangan, atau persoalan pengelolaan dapur harus ditindaklanjuti melalui verifikasi, audit, dan mekanisme hukum yang berlaku. Dugaan harus dibuktikan, bukan dijadikan vonis sebelum proses pemeriksaan selesai.

2. *Kepentingan anak harus menjadi prioritas.* Jangan sampai perdebatan mengenai kepentingan kelompok, pengelolaan anggaran, maupun dinamika politik mengesampingkan kualitas makanan, keamanan pangan, dan hak anak untuk memperoleh gizi yang layak.

3. *Pemerintah harus mengedepankan keterbukaan dan pengawasan.* Pemerintah daerah perlu menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangannya, serta menyampaikan informasi yang jelas mengenai tindak lanjut evaluasi dan langkah perbaikan kepada masyarakat.

Kami juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, kritik terhadap pelaksanaan program tidak serta-merta berarti menolak tujuan baik yang ingin dicapai.

*Bagi Aliansi Nusantara, yang harus dibela bukan kepentingan kelompok tertentu, melainkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.*

Jangan biarkan program yang bertujuan meningkatkan gizi anak berubah menjadi ruang pertentangan kepentingan. Jika terdapat kekurangan, perbaiki. Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum. Jika ada pihak yang dirugikan, berikan ruang bagi penyelesaian yang adil dan transparan.

Kami berharap polemik MBG di Kabupaten Kuningan menjadi titik awal pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepercayaan publik.

*Aliansi Nusantara percaya, program yang baik harus dijalankan dengan cara yang baik pula. Sebab ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya pada terlaksananya program, melainkan pada manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.*

Aliansi Nusantara — Mengawal Kepentingan Rakyat, Menjunjung Keadilan, dan Mendorong Tata Kelola yang Bertanggung Jawab.

Oleh:

Sangga Maulana Ilham

Ketua DPC Aliansi Nusantara Kab Kuningan