Menjaga Marwah Kekuasaan, Merawat Persatuan Bangsa: Jokowi, Prabowo, dan Ujian Kedewasaan Demokrasi
DINAMIKA politik nasional kembali menghadirkan ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Isu keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo, polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara menjadi rangkaian peristiwa yang menyita perhatian publik.
Perkembangan politik pada 12 November 2026 semakin menambah kompleksitas situasi. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, sementara DPR membatalkan agenda rapat paripurna yang sebelumnya direncanakan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait dirinya. Di tengah dinamika tersebut, Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
Berbagai peristiwa ini tentu mengundang pertanyaan, apakah hubungan politik Jokowi dan Prabowo sedang mengalami keretakan, ataukah Indonesia sedang melewati proses konsolidasi kekuasaan yang lazim terjadi dalam sebuah transisi kepemimpinan?
Menurut saya, persoalan ini tidak semestinya dibaca secara sempit sebagai pertarungan dua tokoh besar. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana menjaga marwah kekuasaan, memastikan independensi kepemimpinan Presiden, dan merawat persatuan bangsa di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
Dalam politik, hubungan baik tidak selalu berarti kesamaan kepentingan. Sebaliknya, perbedaan pandangan juga tidak harus berakhir dengan permusuhan.
Jokowi dan Prabowo memiliki perjalanan politik yang panjang. Keduanya pernah berada dalam kontestasi politik yang berbeda, kemudian membangun kerja sama, hingga akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan nasional pada Oktober 2024.
Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa politik demokrasi selalu menyediakan ruang bagi kompetisi sekaligus kerja sama.
Namun, setelah terjadi pergantian kepemimpinan, terdapat perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan. Prabowo kini memegang mandat konstitusional sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Perubahan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari prinsip demokrasi.
Seorang mantan presiden tentu tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, dan berkontribusi bagi kehidupan bangsa. Pengalaman kepemimpinannya merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia.
Akan tetapi, kewenangan pemerintahan berada di tangan Presiden yang sedang menjabat. Tidak boleh ada kesan bahwa kekuasaan formal berjalan berdampingan dengan pusat komando informal yang dapat mengaburkan tanggung jawab konstitusional.
Di sinilah pentingnya membedakan antara penghormatan terhadap pendahulu dan ketergantungan politik terhadap pendahulu.
Prabowo tidak harus berkonfrontasi dengan Jokowi untuk membuktikan kemandiriannya. Namun, Prabowo juga tidak harus bergantung pada Jokowi untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya memiliki stabilitas.
Kepemimpinan yang kuat justru terlihat ketika seorang Presiden mampu menghormati pendahulunya, menjaga komunikasi politik, tetapi tetap memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan arah pemerintahan berdasarkan mandat rakyat dan konstitusi.
Independensi Presiden Adalah Marwah Konstitusi
Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden bukan sekadar figur politik yang memimpin koalisi. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Karena itu, independensi Presiden bukan persoalan ego personal, melainkan bagian dari penghormatan terhadap sistem ketatanegaraan.
Prabowo memikul tanggung jawab konstitusional untuk menentukan kebijakan pemerintahan, mengelola kabinet, mengarahkan pembangunan nasional, serta memastikan seluruh perangkat negara bekerja untuk kepentingan rakyat.
Tanggung jawab tersebut tidak boleh dibatasi oleh tekanan kelompok, kepentingan keluarga, transaksi elite, ataupun kalkulasi politik jangka pendek.
Namun, independensi juga tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas.
Presiden tetap harus tunduk pada konstitusi, hukum, mekanisme pengawasan demokratis, dan prinsip akuntabilitas publik.
Dengan demikian, ukuran kemandirian seorang Presiden bukan terletak pada seberapa jauh ia menjauh dari pendahulunya, melainkan seberapa konsisten ia menjalankan mandat konstitusional tanpa intervensi kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara.
Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kesinambungan pemerintahan tidak berarti kesinambungan ketergantungan politik.
Program yang baik dari pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan. Kebijakan yang tidak lagi relevan dapat diperbaiki. Sementara agenda baru yang menjadi prioritas pemerintahan harus dijalankan secara bertanggung jawab.
Inilah esensi transisi kekuasaan yang sehat: tidak meniadakan masa lalu, tetapi juga tidak membiarkan masa lalu menentukan seluruh masa depan.
Polemik mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan persoalan yang harus ditempatkan secara proporsional.
Penyerahan surat pengunduran diri merupakan perkembangan politik dan ketatanegaraan yang penting. Akan tetapi, pengunduran diri pejabat negara tidak boleh dipahami semata-mata sebagai penyelesaian konflik politik.
Ada prosedur konstitusional yang harus dihormati.
Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan mekanisme untuk menghadapi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Karena itu, seluruh pihak harus memberikan ruang kepada MPR, Presiden, dan lembaga negara terkait untuk menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tidak boleh ada tekanan yang membuat proses konstitusional kehilangan objektivitas.
Pada saat yang sama, persoalan hukum yang menjadi latar belakang polemik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui penghakiman opini maupun sentimen politik.
Prinsip negara hukum mengharuskan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kita tidak boleh mencampuradukkan tanggung jawab seseorang dalam jabatan publik dengan hubungan kekeluargaan atau kedekatan politiknya.
Demokrasi yang sehat tidak dibangun berdasarkan siapa yang memiliki hubungan dengan siapa, melainkan berdasarkan penghormatan terhadap aturan, bukti, dan pertanggungjawaban.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Jika dugaan tersebut terbukti, ini bukan sekadar persoalan privasi seorang pejabat negara. Peristiwa tersebut menyangkut keamanan kepala negara, integritas institusi penegak hukum, dan perlindungan kepentingan nasional.
Penyadapan merupakan tindakan yang harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan melalui prosedur yang sah. Kewenangan institusi negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun pertarungan politik.
Namun, penanganan kasus ini juga harus dilakukan secara hati-hati.
Dugaan keterlibatan seseorang tidak boleh langsung berkembang menjadi tuduhan terhadap kelompok politik tertentu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menghubungkan seseorang dengan mantan presiden karena riwayat kedekatan atau hubungan kelembagaan bukanlah pembuktian hukum.
Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan independen. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti bersalah tidak boleh menjadi korban pembentukan opini.
Presiden Prabowo memiliki kepentingan yang lebih besar daripada sekadar mengetahui siapa yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia harus memastikan bahwa institusi negara tidak menjadi alat kekuasaan kelompok tertentu.
Kewibawaan Presiden justru akan semakin kuat apabila ia mampu memastikan bahwa hukum bekerja tanpa diskriminasi, termasuk ketika perkara tersebut menyentuh lingkaran kekuasaan.
Ada satu hal yang sering kali terlupakan ketika politik nasional dipenuhi spekulasi mengenai hubungan antartokoh: rakyat tidak boleh menjadi korban dari ketegangan elite.
Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintahan Prabowo. Mereka menunggu harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan kerja yang semakin luas, pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan pembangunan daerah.
Seluruh agenda tersebut membutuhkan stabilitas politik dan kepastian kebijakan.
Stabilitas bukan berarti membungkam kritik. Stabilitas juga bukan berarti seluruh kekuatan politik harus memiliki pandangan yang sama.
Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari pengawasan. Oposisi memiliki fungsi konstitusional dan politik. Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar.
Yang tidak boleh terjadi adalah ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Persatuan bangsa tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi persoalan hukum. Sebaliknya, penegakan hukum juga tidak boleh dijadikan alasan untuk memecah belah masyarakat.
Keduanya harus berjalan beriringan.
Presiden membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan pemerintahan, tetapi dukungan tersebut harus dibangun melalui kepercayaan, kinerja, dan keberpihakan kepada rakyat.
Mantan presiden, partai politik, parlemen, dan seluruh elemen masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga suasana kebangsaan agar tetap kondusif.
Kita harus belajar bahwa perbedaan kepentingan politik tidak boleh menghilangkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia.
Pada akhirnya, persoalan Jokowi dan Prabowo harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar daripada sekadar hubungan personal maupun kalkulasi kekuasaan.
Marwah kekuasaan tidak ditentukan oleh siapa yang paling berpengaruh di sekitar Presiden. Marwah kekuasaan ditentukan oleh bagaimana kewenangan dijalankan, bagaimana hukum ditegakkan, dan seberapa besar manfaat pemerintahan dirasakan masyarakat.
Prabowo tidak perlu membangun pertentangan dengan masa lalu untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Presiden yang mandiri. Namun, ia juga tidak boleh membiarkan kewenangan konstitusionalnya dipersepsikan berada di bawah pengaruh kekuatan informal mana pun.
Jokowi pun memiliki ruang untuk menunjukkan kedewasaan sebagai seorang mantan Presiden: memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, menghormati kewenangan Presiden, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik personal maupun kelompok.
Keduanya memiliki tanggung jawab sejarah yang berbeda, tetapi bertemu pada satu kepentingan yang sama: Indonesia harus tetap berdiri kokoh.
Kita tidak membutuhkan pertarungan simbolik antara masa lalu dan masa kini. Kita membutuhkan kesinambungan pembangunan, kepastian hukum, kepemimpinan yang independen, dan persatuan nasional.
Demokrasi tidak menuntut semua pemimpin selalu sepakat. Demokrasi menuntut semua pemimpin mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan kepentingan pribadi dan kelompok.
Sebab, jabatan adalah amanah yang memiliki batas waktu. Kekuasaan adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara persatuan bangsa merupakan warisan yang wajib dijaga oleh setiap generasi kepemimpinan.
Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan dalam pertarungan kepentingan segelintir elite. Dan masa depan bangsa terlalu berharga untuk dikorbankan hanya karena perbedaan politik.***
Oleh: Arief Nazarudin, S.H., M.H.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.