ADA sebuah istilah dalam bahasa Sunda: kamalinaan. Maknanya sederhana, tetapi daya kritiknya cukup dalam: keterlaluan. Sesuatu yang telah melewati batas kewajaran, kepatutan, bahkan akal sehat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata itu mungkin terdengar seperti teguran ringan. Namun, dalam politik, kamalinaan bisa menjadi persoalan serius. Sebab ketika ambisi tidak lagi mengenal batas, yang dipertaruhkan bukan sekadar kehormatan seseorang, melainkan martabat sebuah institusi dan kepercayaan publik terhadap negara.

Baca Juga:
231 Mahasiswa UNISA Kuningan Diwisuda, Nurul Iman: Jadilah Pembelajar Sepanjang Hayat!
Citra PDAM Kuningan Itu Bernama Fahri
Bersama UTB, Kemdiktisaintek Teliti Tradisi Kawin Cai Kuningan, Living Lab Tirtha Pawitan Diterjunkan 


Barangkali, istilah itu cukup relevan untuk membaca perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka.

Di usia yang bahkan belum genap empat puluh tahun, ia telah menduduki kursi yang bagi sebagian besar politisi hanya mungkin dicapai setelah puluhan tahun berjuang, berdebat, berkeringat, dan menempa diri dalam panjangnya perjalanan politik.

Gibran tidak perlu menempuh perjalanan sepanjang itu.

Jalan menuju Istana seolah telah dibentangkan sebelum ia benar-benar selesai belajar membaca peta politik bangsanya.

Baca Juga:
Bersama Disdikbud, SPS Uniku Perkuat Program Sabilulungan, Akses S2 Skema RPL
Setoran Parkir Cuma ‘Rp2 Ribu’ per Hari, Dishub Kuningan Lagi Kerja atau Tidur?
Keren! Auto Japan Class, Arahkan SMK Auto Matsuta Berkompetensi Industri Jepang

Tetapi sejarah punya kebiasaan yang ganjil. Ia tidak selalu memuliakan orang yang berhasil mencapai puncak. Kadang, justru di puncak itulah seseorang mulai kehilangan dirinya sendiri.

Sebab mencapai kekuasaan dan memiliki kelayakan untuk memegangnya adalah dua perkara yang berbeda.

Dan Gibran, boleh jadi, sedang berada dalam babak semacam itu.

—

Dalam epos Mahabharata, kita mengenal Abimanyu. Seorang kesatria muda, putra Arjuna, yang memasuki formasi perang Cakravyuha dengan keberanian luar biasa.

Ia tahu bagaimana menembus lingkaran pertahanan musuh. Namun, ia tidak sepenuhnya menguasai jalan untuk keluar darinya.

Abimanyu akhirnya gugur, bukan karena ia tidak memiliki keberanian, melainkan karena keberanian saja tidak cukup untuk menghadapi medan yang jauh lebih rumit daripada pengetahuannya.

Tentu Gibran bukan Abimanyu.

Yang satu memasuki peperangan dengan mempertaruhkan nyawa. Yang lain memasuki kekuasaan melalui proses politik yang secara formal menghasilkan kemenangan elektoral.

Namun, ada satu pertanyaan yang mempertemukan keduanya:

Apa jadinya ketika seseorang diantar memasuki gelanggang yang belum sepenuhnya ia pahami, sementara orang-orang yang membukakan pintu tidak selamanya dapat berdiri di sampingnya?

Dalam politik, Cakravyuha tidak selalu berupa pasukan bersenjata. Ia bisa menjelma koalisi, kepentingan, transaksi, kesetiaan yang sementara, atau senyum para elite yang menyimpan perhitungan berbeda.

Di dalamnya, seseorang dapat terlihat berkuasa, padahal belum tentu memiliki kendali.

Barangkali, di situlah ironi perjalanan politik Gibran. Ia diantar menuju singgasana dengan karpet merah, tetapi tidak pernah benar-benar terbebas dari lingkaran kepentingan yang mengitarinya.

—

Kita tentu tidak boleh begitu saja menyimpulkan bahwa Gibran tidak cakap. Apalagi menganggap seluruh tindakannya semata-mata dikendalikan orang lain.

Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kontroversi yang mengiringi pencalonannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada 2023 telah meninggalkan persoalan etik yang serius. Terlebih setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi kepada Ketua MK ketika itu, Anwar Usman, atas pelanggaran etik berat.

Peristiwa tersebut bukan sekadar kontroversi pencalonan seorang anak presiden.

Ia menjadi pengingat bahwa lembaga negara dapat kehilangan kewibawaannya ketika kepentingan personal bersinggungan dengan kewenangan publik.

Secara hukum, jalan pencalonan Gibran terbuka. Secara politik, ia memperoleh mandat melalui pemilihan umum.

Namun, legitimasi hukum dan legitimasi moral bukanlah dua hal yang selalu berjalan beriringan.

Sebab demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang akhirnya menang.

Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana seseorang memperoleh kesempatan untuk bertanding.

Di sinilah letak kamalinaan itu.

Bukan pada kenyataan bahwa seorang anak presiden menjadi wakil presiden. Sebab anak pejabat sekalipun memiliki hak yang sama untuk berkompetisi.

Melainkan ketika proses menuju kekuasaan terkesan dipaksakan, kepatutan dikesampingkan, dan marwah institusi seolah menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan demi kepentingan tertentu.

Ketika batas-batas etika mulai dilonggarkan untuk seseorang, sesungguhnya kita sedang membangun preseden yang berbahaya bagi semua orang.

Hari ini mungkin menguntungkan satu keluarga. Besok bisa menjadi pintu masuk bagi keluarga yang lain.

Dan republik perlahan berubah menjadi ruang yang terlalu mudah ditafsirkan sebagai milik mereka yang sedang berkuasa.

—

Dalam kisah Mahabharata, Dretarastra adalah seorang raja yang kecintaannya kepada putranya, Duryodana, perlahan mengaburkan batas antara kasih sayang dan kewajiban menjaga keadilan.

Ia bukan ayah yang tidak mencintai anaknya.

Justru sebaliknya.

Cintanya begitu besar, hingga ia kesulitan membedakan mana yang baik bagi anaknya dan mana yang sekadar memuaskan ambisi keluarganya.

Dari sanalah sebuah kerajaan bergerak menuju kehancuran.

Tentu kita tidak sedang menyamakan Joko Widodo dengan Dretarastra, ataupun Gibran dengan Duryodana.

Namun, kisah itu menyimpan peringatan yang tetap relevan setelah ribuan tahun:

Cinta seorang ayah adalah kebajikan di dalam keluarga. Tetapi ketika cinta itu bersentuhan dengan kewenangan negara, ia harus tunduk pada keadilan yang berlaku bagi semua orang.

Seorang ayah boleh menginginkan anaknya menjadi apa saja.

Pengusaha. Wali kota. Menteri. Bahkan presiden.

Tetapi seorang kepala negara memiliki kewajiban yang berbeda. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas masa depan anaknya, melainkan juga atas kesempatan jutaan anak bangsa lainnya.

Di sinilah persoalan dinasti politik menjadi lebih dalam daripada sekadar hubungan darah.

Bukan karena anak seorang pejabat tidak boleh menjadi pemimpin.

Melainkan karena setiap warga negara semestinya memiliki kesempatan yang adil untuk membuktikan kepemimpinannya.

Dan ketika kesempatan itu tampak lebih mudah diperoleh oleh mereka yang lahir di lingkar kekuasaan, publik berhak mempertanyakan kualitas demokrasi yang sedang kita bangun.

—

Ada ironi lain yang menarik untuk direnungkan.

Seseorang yang begitu cepat diantar menuju puncak kekuasaan, ternyata tidak otomatis memperoleh tempat yang kokoh di dalamnya.

Jabatan wakil presiden memang melekat secara konstitusional. Namun, dalam panggung politik, kedekatan dan dukungan tidak selalu bersifat permanen.

Seseorang bisa diangkat ketika dibutuhkan, dipuji ketika menguntungkan, tetapi dirundung ketika kepentingan berubah.

Bahkan, di tengah perjalanan kekuasaan, ia bisa merasa ditendang dari lingkaran pengaruh, dijauhkan dari pusat pengambilan keputusan, dan seolah ditanggalkan oleh mereka yang dahulu mengantarkannya.

Gibran kini berada dalam paradoks itu.

Ia memiliki jabatan tinggi, tetapi bayang-bayang kontroversi pencalonannya belum selesai. Ia memiliki mandat elektoral, tetapi harus berhadapan dengan pertanyaan tentang kapasitas dan kemandiriannya. Ia berada di Istana, tetapi belum tentu sepenuhnya memiliki ruang politik yang independen.

Apa pun yang ia kerjakan, publik akan bertanya: apakah ini kemampuannya sendiri, atau warisan pengaruh yang belum selesai?

Padahal, bagi seorang pemimpin, tidak ada kemiskinan yang lebih menyedihkan daripada kehilangan pengakuan atas kapasitas dirinya sendiri.

Ia bisa memiliki jabatan, protokol, pengawalan, dan seluruh simbol kehormatan negara.

Namun, semua itu tidak otomatis menghadirkan kewibawaan.

Sebab jabatan dapat diperoleh melalui mekanisme politik, sementara kewibawaan harus dibangun melalui tindakan yang berulang, keputusan yang teruji, dan keberanian menanggung akibatnya.

Di sinilah Gibran masih memiliki pekerjaan rumah yang besar: membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar produk dari sebuah ambisi politik, melainkan pribadi yang mampu berdiri dengan kapasitas dan keputusannya sendiri.

—

Dalam falsafah Jawa dikenal ungkapan sepi ing pamrih, rame ing gawe.

Bekerja tanpa terlampau sibuk mengejar keuntungan pribadi.

Barangkali prinsip sederhana itu justru menjadi ujian terbesar bagi generasi pemimpin yang tumbuh di tengah politik pencitraan.

Apakah mereka hadir untuk mengabdi, atau sekadar memastikan nama keluarganya tetap tercatat dalam silsilah kekuasaan?

Tetapi persoalan kita sebenarnya jauh lebih besar daripada Gibran.

Indonesia sedang menghadapi pertanyaan yang tidak nyaman: mengapa partai-partai politik yang memiliki jutaan kader justru kerap kesulitan menghadirkan figur kepemimpinan baru di luar lingkar elite yang sudah mapan?

Ke mana perginya kader-kader yang tumbuh dari pengabdian sosial, pergulatan gagasan, dan pengalaman mengurus persoalan rakyat?

Mengapa popularitas semakin sering diperlakukan sebagai pengganti kapasitas?

Dan mengapa kedekatan dengan penguasa kadang terasa lebih menentukan daripada panjangnya proses pengkaderan?

Kita terlalu sibuk membicarakan siapa yang pantas duduk di singgasana, sampai lupa mempertanyakan bagaimana singgasana itu seharusnya mempersiapkan orang yang akan mendudukinya.

Padahal republik bukan kerajaan.

Ia tidak mengenal putra mahkota.

Tidak mengenal hak waris atas jabatan publik.

Dan seharusnya tidak mengenal jalan khusus yang hanya tersedia bagi mereka yang memiliki nama keluarga tertentu.

Republik berdiri di atas gagasan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kemewahan yang dapat diwariskan.

—

Dalam Ramayana, Bharata sebenarnya memiliki kesempatan untuk menguasai Ayodhya ketika Rama menjalani pengasingan.

Namun, ia menolak menganggap kesempatan itu sebagai hak yang patut dinikmati begitu saja.

Ia memilih menjaga kerajaan atas nama Rama, bahkan meletakkan terompah kakaknya sebagai lambang bahwa kekuasaan yang dipegangnya bukan milik pribadi.

Kisah itu tentu lahir dari dunia monarki, bukan demokrasi modern.

Namun, pesan moralnya melampaui zaman.

Bahwa tidak semua kesempatan untuk berkuasa harus diterima sebagai hak.

Dan tidak semua kemampuan memperoleh jabatan berarti seseorang telah memiliki kebijaksanaan untuk menjalankannya.

Bharata mengajarkan bahwa kekuasaan memerlukan kesadaran akan batas.

Sementara sejarah politik kita berkali-kali memperlihatkan betapa sulitnya manusia mengenali kapan harus berhenti.

Barangkali karena kekuasaan memiliki sifat yang menyerupai api.

Dari kejauhan ia memberi kehangatan.

Dari dekat ia menawarkan kemegahan.

Tetapi bagi mereka yang terlalu lama menggenggamnya, api itu perlahan menghanguskan kemampuan membedakan pengabdian dari kepentingan.

—

Pada akhirnya, saya tidak terlalu tertarik menjadikan Gibran sebagai satu-satunya sasaran kemarahan.

Ia tetap memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya melalui kerja nyata, kapasitas, dan keberanian mengambil tanggung jawab publik.

Kritik terhadap proses yang mengantarkannya ke kekuasaan tidak boleh menghapus kewajiban kita menilai kinerjanya secara adil.

Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan keberhasilannya dalam pemilu menutup perdebatan tentang etika kekuasaan.

Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang berhenti bertanya setelah suara dihitung.

Ia justru terus bertanya, terutama kepada mereka yang telah memperoleh mandat.

Dan di sinilah saya ingin mengajak kita kembali pada satu hal sederhana: jangan keterlaluan.

Jangan keterlaluan dalam mencintai kekuasaan hingga lupa bahwa jabatan memiliki batas waktu.

Jangan keterlaluan dalam membela keluarga hingga mengorbankan kepentingan publik.

Jangan keterlaluan dalam mengejar ambisi hingga menganggap institusi negara sebagai jalan yang boleh dibengkokkan.

Dan jangan pula keterlaluan dalam menghakimi seseorang, sebab setiap manusia tetap berhak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan kapasitasnya.

Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari alam.

Pohon tidak tumbuh dengan tergesa-gesa.

Ia memulai hidup dari benih yang kecil, menumbuhkan akar sebelum meninggikan batang, menguatkan dirinya sebelum berani menantang angin.

Tidak ada pohon yang bisa memaksa dirinya menjadi besar hanya karena ingin segera terlihat menjulang.

Sebab tinggi tanpa akar yang kuat hanya akan membuatnya mudah tumbang.

Begitu pula kepemimpinan.

Ia membutuhkan waktu, pengalaman, kesabaran, tempaan, dan proses panjang untuk membentuk kematangan.

Kekuasaan yang datang terlalu cepat tanpa proses yang memadai berisiko melahirkan pemimpin yang lebih sibuk mempertahankan posisi daripada memahami tanggung jawabnya.

Maka, jangan keterlaluan.

Sebab tidak semua yang bisa dilakukan berarti patut dilakukan. Tidak semua yang dimungkinkan oleh aturan berarti bijaksana untuk dikerjakan.

Dan tidak semua yang berhasil dimenangkan berarti telah dimenangkan dengan cara yang membanggakan.

Barangkali, yang perlu kita kasihani bukan hanya Gibran.

Melainkan republik yang terlalu sering mengira bahwa pergantian generasi sudah cukup disebut regenerasi.

Padahal yang berganti mungkin hanya usia dan wajah.

Sementara cara kekuasaan diwariskan, diperebutkan, dan dipertahankan, tetap saja sama.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan bertanya siapa yang pernah duduk di kursi kekuasaan.

Ia juga akan bertanya siapa yang membuka jalan menuju kursi itu, bagaimana jalan tersebut dibangun, dan siapa saja yang kehilangan kesempatan karenanya.

Sebab republik bukan tempat untuk memuaskan segala keinginan mereka yang sedang berkuasa.

Republik adalah rumah bersama, yang seharusnya dijaga agar tidak ada seorang pun merasa lebih berhak atasnya daripada warga negara yang lain.

Dalam bahasa Sunda, mungkin cukup satu nasihat untuk menutup segala perdebatan ini:

Ulah kamalinaan.

Jangan keterlaluan.

Karena kekuasaan ada batasnya. Ambisi seharusnya punya ukurannya. Dan sejarah selalu punya cara untuk mengingatkan manusia yang lupa diri.

Pohon saja tidak tumbuh tergesa-gesa. Mengapa manusia begitu terburu-buru ingin menjulang?

—
Ageng Sutrisno

Penulis Sela Waktu, Kolom Mingguan Inilah kuningan.

Biasa menulis tentang kehidupan, sosial, politik dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan statistik.
Kalau tidak menulis, biasanya sedang mikir kenapa harga nasi goreng terus naik.