Kinerja Pemerintah Daerah Cirebon Dalam Menjalankan Prinsip Demokrasi Lokal

DEMOKRASI tidak terbatas pada aspek nasional saja, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintahan lokal menjalankan nilai-nilai demokratis dalam pengelolaan pemerintahan. Kabupaten dan Kota Cirebon, yang termasuk dalam provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, menjadi salah satu contoh yang menarik untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi lokal. Prinsip-prinsip ini mencakup partisipasi masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, serta pemerataan pembangunan.

Salah satu tolok ukur penting dari efektivitas demokrasi lokal adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks Cirebon, keterlibatan masyarakat mulai menunjukkan kemajuan yang positif, khususnya melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan hingga kabupaten. Warga diberi kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi terkait kebutuhan daerah, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini sering kali hanya bersifat formal. Banyak masukan dari masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi karena keterbatasan anggaran serta prioritas kebijakan pemerintah daerah.

Dari perspektif keterbukaan dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah Cirebon telah berusaha memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses informasi publik. Contohnya, melalui situs resmi dan media sosial pemerintah daerah yang memuat laporan kegiatan, realisasi anggaran, hingga program pembangunan. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti lambatnya pembaruan informasi serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mengakses data publik yang ada. Hal ini menjadi tantangan agar keterbukaan informasi tidak sebatas formalitas, tapi benar-benar bisa memperkuat kontrol sosial oleh masyarakat.

Dalam hal akuntabilitas pemerintah, kualitas pekerjaan pejabat publik di Cirebon masih menghadapi masalah serius, terutama terkait dengan birokrasi yang belum sepenuhnya efisien dan bersih. Beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan atau dugaan korupsi yang muncul dalam pemerintahan daerah menunjukkan bahwa penerapan prinsip pemerintahan yang baik harus ditingkatkan. Usaha untuk mencegah korupsi dan meningkatkan integritas pegawai negeri perlu terus digalakkan melalui pendidikan etika birokrasi, audit internal yang solid, serta pelibatan lembaga pengawasan yang independen.

Selain itu, pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi ukuran vital demokrasi lokal. Di Cirebon, masih terdapat ketimpangan pembangunan antara area perkotaan dan pedesaan. Wilayah kota cenderung lebih berkembang dari segi infrastruktur, layanan publik, dan akses terhadap ekonomi dibandingkan dengan desa yang masih tertinggal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya fokus pada pusat ekonomi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah pinggiran agar keadilan sosial tercapai.

Keberhasilan demokrasi lokal pada akhirnya bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga legislatif daerah. Pemerintah daerah Cirebon memegang peran penting dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, bukan hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mendengarkan kritik dan aspirasi publik dengan terbuka. DPRD Cirebon juga harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Cirebon telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi lokal, terutama dalam aspek partisipasi publik dan transparansi informasi. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam bidang akuntabilitas birokrasi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat. Jika seluruh elemen daerah mampu bekerja secara kolaboratif dan berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, maka Cirebon tidak hanya menjadi kota bersejarah, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.**

Penulis               :Muhammad Ibnu

NIM                       :2481040024