Kasus Investasi Parkir, Komisi III DPRD Kuningan Jangan Tutup Mata
KASUS dugaan penipuan investasi pengelolaan 200 titik parkir di Kabupaten Kuningan yang menyeret dua orang berinisial AS dan RM ke ranah hukum harus menjadi momentum evaluasi tata kelola perparkiran daerah. Persoalannya tidak semata-mata menyangkut dugaan kerugian investor sebesar Rp190 juta, tetapi juga menyentuh aspek kepastian hukum, transparansi kewenangan, dan kepercayaan terhadap iklim investasi di Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan pemberitaan, PT Rajawali Gunter Nusantara mengaku telah menyerahkan dana kepada pihak yang menawarkan kerja sama pengelolaan titik parkir. Namun, realisasi kerja sama yang dijanjikan tidak kunjung terwujud. Pihak perusahaan kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian.
Tentu, dugaan pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan membuktikannya. Tidak tepat pula menyimpulkan kesalahan pihak tertentu sebelum ada kepastian hukum.
Namun, ada persoalan tata kelola yang layak mendapat perhatian serius: bagaimana mekanisme kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Kuningan, siapa yang berwenang menawarkan kerja sama, dan bagaimana investor dapat memastikan bahwa tawaran tersebut benar-benar memiliki dasar hukum?
Di sinilah Komisi III DPRD Kabupaten Kuningan perlu menjalankan fungsi pengawasannya secara konkret.
Komisi III Jangan Berhenti pada Pernyataan Keprihatinan
DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks persoalan ini, fungsi pengawasan perlu menjadi pintu masuk untuk memastikan tata kelola perparkiran berjalan sesuai peraturan dan kepentingan publik.
Komisi III, sesuai bidang tugas dan tata tertib DPRD Kabupaten Kuningan, dapat menginisiasi rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan mengenai tata kelola pengelolaan parkir, mekanisme kerja sama dengan pihak swasta, serta prosedur pemberian kewenangan kepada pihak ketiga.
Ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka.
Pertama, apakah benar terdapat rencana kerja sama pengelolaan 200 titik parkir dengan PT Rajawali Gunter Nusantara? Jika ada, bagaimana status dan dasar administrasinya?
Kedua, apakah titik-titik parkir yang ditawarkan memang berada dalam kewenangan pemerintah daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta? Jika dapat, apa mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi?
Ketiga, apakah Dinas Perhubungan pernah memberikan surat tugas, rekomendasi, persetujuan, atau bentuk kewenangan lainnya kepada pihak yang menawarkan kerja sama tersebut?
Keempat, bagaimana mekanisme pembayaran, penerimaan, dan pencatatan dana apabila terdapat kerja sama pengelolaan parkir yang melibatkan pemerintah daerah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mencampuri proses penyidikan, melainkan untuk memastikan apakah terdapat celah administratif atau kelemahan tata kelola yang harus segera diperbaiki.
Lima Langkah Konkret yang Bisa Dilakukan Komisi III
1. Memanggil Dinas Perhubungan untuk meminta klarifikasi resmi.
Komisi III dapat meminta penjelasan mengenai status 200 titik parkir yang ditawarkan, prosedur kerja sama, serta ada atau tidaknya keterlibatan resmi dinas dalam komunikasi dengan investor.
Klarifikasi ini penting agar masyarakat tidak membangun kesimpulan berdasarkan informasi sepihak, sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang merugikan nama baik pemerintah daerah.
2. Mengaudit tata kelola kerja sama perparkiran.
Komisi III dapat mendorong evaluasi administratif terhadap mekanisme kerja sama pengelolaan parkir, termasuk dasar hukum, proses penunjukan atau pemilihan mitra, perjanjian, kewajiban para pihak, serta mekanisme pengawasan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, tindak lanjut harus diserahkan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
Pengawasan DPRD harus tetap berada dalam koridor kewenangannya, bukan mengambil alih fungsi pemeriksaan aparat penegak hukum.
3. Mendorong transparansi titik parkir dan peluang investasi.
Dishub perlu memiliki daftar resmi titik parkir yang dapat dikelola melalui kerja sama, disertai informasi mengenai status pengelolaan, dasar hukum, persyaratan, dan prosedur pengajuan kerja sama.
Informasi tersebut perlu diumumkan melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Dengan demikian, calon investor tidak harus bergantung pada perantara yang mengklaim memiliki akses atau kedekatan dengan pejabat tertentu.
4. Memperkuat sistem pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pihak yang bertindak mewakili atau mengatasnamakan dinas memiliki dasar kewenangan yang dapat diverifikasi.
Komisi III dapat merekomendasikan penyusunan prosedur pelayanan investasi yang menetapkan jalur komunikasi resmi, pejabat penanggung jawab, tahapan persetujuan, dan mekanisme pengaduan.
Prinsipnya sederhana: tidak boleh ada ketidakjelasan antara orang yang sekadar menawarkan peluang usaha dan pihak yang secara sah memiliki kewenangan untuk menyepakati kerja sama.
5. Memantau tindak lanjut dan perbaikan kebijakan.
Hasil rapat kerja tidak boleh berhenti menjadi catatan rapat. Komisi III perlu meminta tindak lanjut tertulis dari perangkat daerah terkait, menetapkan target penyelesaian rekomendasi sesuai kewenangannya, serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Jika ditemukan kelemahan regulasi atau prosedur, DPRD dapat menggunakan fungsi pembentukan peraturan daerah dan penganggaran sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Jangan Sampai Pendapatan Daerah Kehilangan Kepercayaan Publik
Parkir merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sekaligus berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Karena itu, pengelolaannya harus memenuhi prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.
Pemerintah daerah juga perlu membedakan secara tegas antara kerja sama yang sah, kegiatan perantaraan bisnis yang dilakukan secara mandiri, dan tindakan yang mengatasnamakan pemerintah tanpa kewenangan.
Ketiganya memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang berbeda.
Bagi investor, kepastian prosedur merupakan bagian penting dari pertimbangan usaha. Bagi pemerintah daerah, keterbukaan informasi merupakan cara melindungi reputasi institusi. Sementara bagi masyarakat, tata kelola yang baik memastikan bahwa pengelolaan fasilitas publik tidak menjadi ruang yang sulit diawasi.
Pengawasan Bukan Mencari Kesalahan, Melainkan Menutup Celah
Kasus ini seharusnya tidak membuat Kabupaten Kuningan alergi terhadap investasi. Sebaliknya, pemerintah daerah perlu menjadikannya momentum untuk membangun sistem yang lebih terbuka, profesional, dan dapat dipercaya.
Komisi III DPRD Kabupaten Kuningan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa fungsi pengawasan bukan sekadar merespons persoalan setelah menjadi pemberitaan, tetapi juga mencegah persoalan serupa melalui pembenahan sistem.
Apabila mekanisme kerja sama telah berjalan sesuai ketentuan, klarifikasi resmi akan membantu memulihkan kepercayaan. Namun, apabila ditemukan celah administrasi atau lemahnya pengawasan, rekomendasi perbaikan harus segera dijalankan.
Pada akhirnya, yang perlu dijaga bukan hanya potensi pendapatan dari ratusan titik parkir, melainkan juga kepastian hukum bagi investor, perlindungan kepentingan masyarakat, dan integritas pemerintah daerah.
Investasi membutuhkan kepercayaan, sedangkan kepercayaan membutuhkan tata kelola yang transparan. Di titik inilah Komisi III DPRD Kuningan perlu hadir: bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan setiap kewenangan dapat dipertanggungjawabkan dan setiap peluang usaha memiliki jalur hukum yang jelas**
Oleh: Wawan Wage
_Pemerhati Kebijakan Publik_
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.