INILAHKUNINGAN– Potensi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan, memang luar biasa. Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar menyebut, angkanya mencapai 400 ribu unit, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Angka tersebut, ia ungkapkan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi PKB dan BBNKB Tahun 2026, di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Kabupaten Kuningan, Senin (16/11/2026).

Bimtek melibatkan 468 petugas pendata tingkat Rukun Warga (RW), pengawas tingkat desa/kelurahan, serta verifikator kecamatan.

Bupati Dian menegaskan bahwa ketersediaan data akurat dan mutakhir menjadi pondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Terlebih, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pendapatan dari sektor pajak menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan BBNKB akan berdampak langsung terhadap penerimaan Kabupaten Kuningan melalui skema opsen sebesar 40 persen yang menjadi bagian pendapatan daerah.

“Sebagai gambaran, apabila terhimpun 100 Persen dari sektor PKB dan BBNKB, maka 40 persennya akan kembali ke daerah kita. Anggaran tersebut sangat berarti untuk membiayai perbaikan puluhan kilometer jalan, jalan usaha tani, hingga saluran irigasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Bupati Dian.

Ia menjelaskan, jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Kuningan diperkirakan mencapai 400 ribu unit, tersebar di 32 kecamatan dan 376 desa/kelurahan. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan pendataan yang lebih luas, mengingat jumlah personel aparatur pajak yang terbatas.

Karena itu, keterlibatan unsur kewilayahan hingga tingkat RW dinilai sangat strategis untuk mengidentifikasi kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan berplat nomor luar daerah yang telah lama berdomisili di Kuningan, tetapi belum melakukan proses balik nama.

Kepada seluruh peserta bimtek, Bupati Dian berpesan agar pelaksanaan pendataan mengedepankan empat prinsip utama, yakni profesionalitas dan objektivitas, komunikasi yang persuasif dan humanis, koordinasi lintas jenjang pemerintahan, serta pemanfaatan hasil pendataan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

“Lakukan pendekatan yang santun dan humanis saat mendata warga. Sampaikan dengan baik bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor pada akhirnya akan kembali ke Kuningan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan jalan di lingkungan mereka sendiri,” pesannya./tat azhari

Turut Duka Cita