INILAHKUNINGAN- Kasus dugaan korupsi Dana Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, terus menjadi perhatian publik. Setelah unjuk rasa menuntut keterbukaan hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari), 7 Ormas/LSM kembali bersatu, lalu memberikan kuasa hukum terhadap Abdul Latif Usman SH sebagai Advokat atau Pengacara.

Mereka kemudian memperkuat laporan dugaan Kasus Korupsi Dana Tunjangan DPRD tersebut, ke Kejari Kuningan, Rabu (18/11/2026). Pelapor, Abidin, membenarkan pelaporan kembali kasus yang bisa menyeret 50 Anggota DPRD, dan beberapa pejabat eksekutif ini, termasuk Bupati Kuningan.

“Laporan ini, berkaitan kebijakan, penetapan, serta pembayaran dana tunjangan perumahan dan transfortasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dugaan kami, kasus ini tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 603, Pasal 604 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional jo Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU NO 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Pelapor, Abidin SE, usai penyerahan berkas laporan ke Kejari Kuningan, kepada InilahKuningan

Yang dilaporkan, terdiri dari Bupati Kuningan, Sekda Kuningan, Tim TAPD, Kepala BPKAD, pejabat penatausahaan dan bendahara keuangan daerah, serta 50 Anggota DPRD Kuningan.

Ia menilai proses penyidikan kasus tunjangan DPRD sejauh ini ambigu. Sejak mulai penyelidikan hingga penyidikan kejari, sudah memakan waktu 6 bulan tapi belum ada hasil apapun.

“Kita memang tidak bisa intervensi tupoksi kejaksaan, hanya kami perlu mengawal secara episodik. Kemarin unjuk rasa episode ke 2, sekarang episode 3, dan akan ada episode-episode lainnya,” ujar Mantan Politisi PDIP Kuningan itu./tat azhari  

Turut Duka Cita