INILAHKUNINGAN- Polemik Tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2025, akhirnya masuk meja aparat penegak hukum. Tak tanggung, laporan pengaduan (lapdu) datang lewat gerbang Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Barat.

Kepala Kajati Jawa Barat Dr Hermon Dekristo MH, melalui Kasi Penkum Nur Sricahyawijaya, MH, membenarkan hal itu. Ia mengaku, telah menerima laporan pengaduan terkait dugaan kasus di tubuh DPRD Kuningan.

Baca Juga:
Besok, Anggota BK DPRD Kuningan Terlapor S Dipanggil Markas Golkar
Sorot Potensi Opini Disclaimer BPK Soal Tunjangan DPRD Kuningan, Kejari: Tunggu Tanggal Mainnya!
Mencuat Seruan Geruduk Markas Golkar Kuningan, Buntut Kasus Etik S Digantung!

“Sudah kita terima. Pastinya, setiap persuratan akan disampaikan kepada pimpinan (Kajati-red),” terang Nur Sricahyawijaya

Menurutnya, setiap laporan tentu akan berproses dan pasti bertahap menunggu petunjuk pimpinan terlebih dulu. “Kami harap publik dapat bersabar,” imbuhnya

Informasi beredar, laporan pengaduan masyarakat ini betul tentang dugaan korupsi di DPRD Kuningan. Pelapor mengidikasikan telah terjadi penyimpangan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan Anggota DPRD Kuningan Tahun 2025.

Dalam dugaan perkara ini, pelapor juga menyebut taksiran kerugian keuangan negara mencapai Rp30 miliar.

Baca Juga:
Rebutan Dana Pokir, Fraksi PKS DPRD Kuningan Tegang, Etika Dipertanyakan
Bermasalah, Pengembang Kuningan City View Digugat Warga, Solusi Dinas PUTR NIhil
Nongkrong Di Warung Kopi, Warga Desa Pakapasan Girang Kuningan Disergap Polisi, Ini Kasusnya!

Sebab dugaan kerugian keuangan negara dinilai sangat besar, bahkan melibatkan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, pelapor berharap Kajati Jabar menjadikan kasus ini sebagai perkara serius, yang prioritas ditangani secara hukum.

“Kejaksaan belakangan ini dikenal publik menjadi lembaga yang dinilai berhasil dalam penindakan korupsi, tentu masyarakat Kabupaten Kuningan mengharapkan Kejati Jabar menindaklanjuti dugaan kasus ini,” pinta sumber, yang enggan namanya dipublikasi../tat