PDIP Kuningan Terusik, Purnama: Kami Tidak Akan Diam!
Nama korakap singkatan Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penindasan, juga itu menurutnya, adalah istilah yang terlalu mengada-ngada. Masyarakat mana yang ditindas, dan tertindas, harus jelas. Sebagai ormas, boleh saja memperjuangkan hak-hak masyarakat Kuningan sepanjang berbadan hukum. “Ingat, PJU ini program provinsi. Jangan dibuat kisruh. Sangat ditunggu masyarakat,” ucap Purnama
Semua mestinya bersyukur ada Bankeu Provinsi Jabar 2023 Rp117 miliar untuk PJU Kuningan. Tinggal komponen masyarakat mengawal. Bila perlu dishub buat literature, dimana saja PJU dipasang, desa mana saja, berapa ribu titik. Gampang itu. DPRD Kuningan sendiri sudah berpesan ke dishub dan barjas saat di Komisi III DPRD Kuningan. Dimana dishub wajib membuat transfaransi. Diantaranya membuat literature, yang mencantumkan titik-titik terpasang dari bankeu provinsi ini.
Soal Dadang Abdullah, jangan bilang ada bukti-ada bukti, tapi tidak disampaikan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Meski APH juga punya kewajiban membuktikan, tapi bagaimana membuktikan kalau pekerjaan belum dilaksanakan. Tender meski sudah terlaksana, tapi anggarannya belum digunakan..

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.