Panggil 3 Pejabat, Komisi IV DPRD Kuningan Dalami TGR Disdikbud Rp8,6 Miliar

INILAHKUNINGAN– Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, mulai bergerak menguak titik terang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas temuan berpotensi kerugian negara Rp8,6 miliar, pada proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kuningan Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Sesuai janji Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, Komisi IV DPRD, Senin (6/5/2026), tampak mulai memanggil pihak eksekutif terkait. Tiba pukul 11.00, tahap awal pemanggilan hanya untuk Sekda Kuningan U Kusmana, Kepala BPKAD H Deden Kurniawan Sopandi dan Inspektur H Ahmad Juber.

Baca Juga:

Sepupu Suami Wabup Kuningan Ditahan Kejagung, Dugaan Korupsinya Disebut Rp1 Miliar/Hari

Kejari Kuningan Mulai “Pelototi” Rawan Korupsi MBG, Panggil SPPI, Siaga Sidak Dapur

Amati ATM Bank, Warga Desa Pangkalan Kuningan Jambret Nasabah, Ini Gerak Cepat Polisi!

Pertemuan bedah data, dan keterangan sebab akibat TGR BPK untuk Disdikbud Kuningan berlangsung tertutup.

Sejumlah wartawan pun mencoba mengkonfirmasi kepada beberapa pihak, tapi belum ada yang berani berbicara. Hingga terlihat  Ketua DPRD Nuzul Rachdy keluar ruangan kerja, dan membenarkan ada pemanggilan Sekda oleh Komisi IV.

“Iya ada Pak Sekda, dengan dengan Komisi IV. Ya betul terkait temuan LHP BPK,” singkat Nuzul seraya menuju mobil dinasnya E 3 Y karena ada kegiatan di luar.

Sebelumnya, Nuzul Rachdy, mengaku tindak lanjut atas temuan BPK hingga terjadi TGR disdikbud Rp8,6 miliar telah diserahkan kepada Komisi IV untuk dilakukan pendalaman secara komprehensif. Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Mulai hari Senin, kami akan melakukan pembahasan secara simultan. Ini juga bertepatan dengan pembahasan LKPJ, sehingga kita jalankan bersamaan antara yang sifatnya umum dan yang spesifik seperti LHP BPK,” katanya

Menurutnya, Komisi IV telah menyusun agenda pemanggilan sejumlah pihak terkait guna mengurai secara jelas kronologi dan substansi temuan. Pihak-pihak yang akan dipanggil di antaranya Inspektorat, Sekretaris Daerah, BPKAD, hingga dinas teknis serta pihak lain yang berkaitan langsung dengan temuan tersebut.

“Komisi IV sudah menjadwalkan pemanggilan. Kita ingin mendapatkan gambaran utuh, mulai dari data awal sampai pada penjelasan teknis dari masing-masing pihak,” katanya./tat azhari