Korbankan Dana Perbaikan Jalan, Bupati Kuningan Pilih Prioritaskan Gaji PPPK Rp73 Miliar

INILAHKUNINGAN– Semakin tingginya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2026, terutama setelah pelantikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga mewajibkan Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran gajinya hingga Rp73 miliar, berdampak para terhambatnya program infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar tidak memungkiri beban fiskal daerah dalam mengakomodasi kebijakan pengangkatan PPPK, yang hingga kini belum diimbangi dukungan angagran peemrintah pusat. Disisi lain, para tenaga PPPK, termasuk yang berstatus paruh waktu, selama ini telah menunjukkan dedikasi dan peran cukup signifikan dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Namun begitu, implementasi kebijakan PPPK tersebut, juga membawa konsekuensi anggaran yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya dirasakan Kuningan, tetapi juga menjadi persoalan di banyak daerah lain.

“Sama seperti daerah lain, kita menghadapi keterbatasan fiskal. Sementara itu, belum ada penambahan transfer dari pusat. Ini tentu menjadi persoalan bagi daerah,” ungkap Bupati Dian , nada curhat

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tahun ini telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp73 miliar untuk menyesuaikan kebijakan pengangkatan PPPK sesuai arahan pemerintah pusat.

“Kalau tidak salah, kemarin kita mengalokasikan sekitar Rp73 miliar sesuai arahan dari pemerintah pusat,” sebutnya

Besarnya alokasi dana tersebut, lanjut dia, membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap prioritas belanja lain. Salah satu sektor yang ikut terdampak adalah infrastruktur jalan, yang sebenarnya masih memerlukan percepatan penanganan di sejumlah wilayah.

Pemerintah daerah, kata dia, terpaksa menggeser sebagian ruang fiskal agar tetap dapat mengakomodasi kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PPPK.

“Disinilah pemerintah daerah harus berkorban. Salah satunya, ruang untuk percepatan infrastruktur jalan menjadi ikut terdampak, padahal sektor itu juga sangat perlu didorong,” jelasnya./red