Ketika Golkar Kuningan Mengkritisi Bupatinya Sendiri
DALAM politik, ada kesalahan berpikir yang terus diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya. Banyak orang menganggap bahwa partai pendukung pemerintah seharusnya hanya bertugas memberi tepuk tangan. Seolah-olah kritik adalah hak eksklusif oposisi, sementara loyalitas diukur dari seberapa sering seseorang menganggukkan kepala. Padahal, demokrasi tidak dibangun oleh riuh tepuk tangan. Demokrasi justru tumbuh subur dari keberanian untuk mengatakan, “Ini sudah baik, tetapi belum cukup.”
Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan pelajaran politik yang menarik. Di satu sisi, fraksi memberikan apresiasi atas kembalinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berbagai penghargaan pembangunan, pengendalian inflasi, hingga membaiknya sejumlah indikator ekonomi daerah.
Semua itu tentu layak diapresiasi. Namun, apresiasi bukanlah sebuah cek kosong. Justru karena berada dalam barisan pendukung pemerintah, kritik yang disampaikan menjadi memiliki bobot moral yang jauh lebih tinggi. Sebab, kritik itu lahir bukan dari syahwat politik untuk menjatuhkan, melainkan dari tanggung jawab moral memastikan jalannya pemerintahan tidak terlena oleh keberhasilan administratif semata. Sejarah berkali-kali membuktikan: pemerintahan tidak pernah runtuh karena terlalu banyak dikritik, ia justru kerap keropos ketika terlalu banyak dipuji.
Di balik opini WTP yang kembali diraih, Fraksi Golkar justru mengingatkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Kuningan saat ini masih sangat rapuh. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi 79,30 persen, sementara ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih terlalu mendominasi struktur anggaran kita. Inilah paradoks otonomi daerah yang nyata.
Kita sering kali lantang berbicara tentang kemandirian, tetapi di saat yang sama masih menggantungkan napas fiskal sepenuhnya kepada pusat. Kita menyebut diri daerah otonom, tetapi ruang geraknya tetap ditentukan oleh besarnya transfer yang turun dari Jakarta. Ketika kebijakan efisiensi nasional memangkas dana transfer daerah hingga lebih dari Rp131 miliar, postur anggaran kita langsung limbung dan ruang pembangunan terasa sesak. Bukankah ini alarm keras yang seharusnya dibaca dengan lebih serius oleh jajaran eksekutif?
Melalui pandangan umum tersebut, Golkar tampaknya memahami betul bahwa persoalan terbesar Kuningan hari ini bukan sekadar bagaimana membelanjakan anggaran, melainkan bagaimana menghasilkan anggaran. Karena pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang hanya pandai menghabiskan uang publik, melainkan yang mampu menciptakan sumber pendapatan secara sehat, berkelanjutan, dan mandiri.
Kritik berikutnya bahkan menukik lebih tajam pada sektor optimalisasi sumber daya. Fraksi menyoroti rendahnya penerimaan pajak air tanah yang hanya mencapai 44,81 persen, serta pajak mineral bukan logam dan batuan yang tertahan di angka 25 persen. Angka-angka ini sesungguhnya sedang berbicara lantang: ada kekayaan alam Kuningan yang dieksploitasi dan dimanfaatkan, tetapi belum sepenuhnya memberikan timbal balik fiskal yang adil bagi daerah. Di sinilah usulan digitalisasi basis data, sensus pengguna air tanah, hingga penerapan tarif progresif menjadi sangat relevan. Ini bukan lagi sekadar strategi menaikkan angka di atas kertas PAD, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan keadilan ekologis bagi masyarakat penunggu mata air.
Lebih keras lagi, sorotan diarahkan pada retribusi parkir yang gagal mencapai target. Persoalannya di sini bukan semata-mata masalah kurangnya pemasukan, tetapi lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan. Dalam ilmu administrasi publik, korupsi dan inefisiensi tidak selalu lahir dari pencurian besar yang dramatis. Ia lebih sering tumbuh subur dari kebocoran-kebocoran kecil di pinggir jalan yang dianggap biasa dan dimaklumi.
Satu titik parkir mungkin hanya kehilangan beberapa puluh ribu rupiah setiap hari. Namun, ketika kebocoran itu dibiarkan menahun tanpa penataan dan ketegasan sistemik, yang hilang bukan sekadar potensi rupiah, melainkan wibawa pemerintah daerah dalam menegakkan aturan publik.
Kritik paling substantif dari naskah pandangan umum tersebut justru menelanjangi struktur belanja daerah kita. Ketika belanja operasi membengkak hingga lebih dari Rp2 triliun, sedangkan belanja modal hanya dijatah sekitar Rp172 miliar, kita dipaksa melihat kenyataan yang pahit. Sebagian besar APBD Kuningan ternyata masih habis digunakan hanya untuk menjaga mesin birokrasi tetap hidup, bukan untuk memperbesar investasi yang menyentuh langsung hajat hidup publik.
Jalan baru yang mulus tidak akan pernah lahir dari belanja pegawai. Embung-embung pertanian tidak dibangun oleh belanja rutin kantoran. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak akan tumbuh merata hanya karena administrasi di atas meja berjalan rapi. Ekonom Richard Musgrave jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa anggaran publik harus memiliki fungsi transformatif yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat luas. Jika belanja daerah lebih banyak dikonsumsi oleh birokrasi ketimbang diinvestasikan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, maka anggaran tersebut telah kehilangan jiwa sosialnya. Di sini, yang dipersoalkan Golkar bukan lagi aspek legalitas, melainkan keberpihakan prioritas.
Sikap kritis yang ditunjukkan oleh Fraksi Golkar ini seharusnya menjadi sebuah benchmark atau tolok ukur baru yang sehat bagi seluruh partai koalisi pendukung pemerintah di Kuningan. Menjadi mitra koalisi yang setia tidak berarti harus menjelma menjadi barisan “asal bapak senang” yang membisukan nalar kritis saat melihat kekeliruan di dalam rumah sendiri. Justru kritik internal yang objektif dan berbasis data seperti inilah yang menjadi suplemen paling mahal bagi Bupati dan jajaran SKPD agar tidak terjebak dalam kepuasan semu.
Mudah untuk menjadi partai pendukung yang hanya berdiri memberi tepuk tangan pada setiap seremonial capaian. Jauh lebih sulit dan terhormat menjadi mitra strategis yang berani menyentil dan mengingatkan ketika ada ruang-ruang tata kelola yang bocor dan harus segera diperbaiki. Karena loyalitas politik yang sejati bukanlah membenarkan setiap keputusan dengan mata tertutup, melainkan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lurus di atas rel kepentingan rakyat, bahkan ketika kritik itu terasa pahit dan tidak nyaman untuk didengar.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah menulis sebuah peringatan berharga, bahwa bahaya terbesar dalam lingkaran kekuasaan bukanlah hadirnya musuh dari luar, melainkan hilangnya keberanian untuk berpikir kritis dari orang-orang terdekat di sekelilingnya.
Mungkin itulah esensi dan makna terdalam dari riuh politik di gedung dewan kali ini. Bahwa mendukung keberlanjutan pemerintahan tidak boleh identik dengan membungkam hati nurani. Sebab, Kuningan yang sehat tidak membutuhkan barisan orang yang selalu berkoor, “Semuanya baik-baik saja.” Daerah ini membutuhkan sahabat-sahabat karib yang berani mengetuk pundak pemimpinnya dan berkata: “Kita sudah berada di jalan yang benar, tetapi jangan pernah merasa kita sudah sampai di tujuan.”
Ageng Sutrisno
Penulis Sela Waktu, Kolom Mingguan Inilah kuningan.
Biasa menulis tentang kehidupan, sosial, politik dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan statistik.
Kalau tidak menulis, biasanya sedang mikir kenapa harga nasi goreng terus naik.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.