Kementrian Poles Keuangan 181 Keluarga Prasejahtera Desa Paninggaran Kuningan

INILAHKUNINGAN– Keluarga Prasejahtera Desa Paningaran, Darma, Kabupaten Kuningan, mendapat perhatian istimewa Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Melalui Focus Group Discussion (FGD) Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR), mereka mendorong kesejahteraan keuangan masyarakat prasejahtera. Ikut meyaksikan, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani.

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr Erdiriyo, menjelaskan, bahwa Program PINTAR di Desa Paninggaran merupakan bagian dari upaya mendorong kesejahteraan keuangan masyarakat prasejahtera melalui pendekatan kolaboratif lintas kementerian dan lembaga.

Disebutkan, dari data awal terdapat 181 keluarga prasejahtera Desa Paninggaran, kini  sebanyak 161 keluarga menjadi fokus intervensi. Targetnya, mendorong minimal 10% keluarga mengalami “graduasi” atau peningkatan kesejahteraan dalam satu tahun.

“Kesejahteraan keuangan bukan hanya soal akses rekening, tetapi bagaimana masyarakat mampu meningkatkan pendapatan (generating income) serta memiliki ketahanan terhadap guncangan ekonomi,” ujarnya.

Program ini dilaksanakan tanpa alokasi APBN khusus, sehingga mengedepankan kolaborasi berbagai pihak, termasuk OJK, perbankan, lembaga pembiayaan, dan mitra pemberdayaan.

Direktur RISE Indonesia, Caroline Mangowal, Ph.D., memaparkan hasil pendampingan dan pemetaan terhadap 161 keluarga penerima manfaat (KPM). Sebanyak 64 persen KPM berpendidikan terakhir SD, dan sebagian besar bekerja sebagai buruh, petani, atau pelaku usaha kecil.

Menariknya, 84 persen keluarga sebenarnya memiliki kebiasaan menabung. Namun, sebagian besar masih dilakukan secara informal, seperti melalui tabungan sekolah atau kolektor pribadi. Hanya 26 persen yang memiliki tabungan formal di lembaga keuangan.

Untuk menjawab kendala biaya dan akses, Program PINTAR mendorong penggunaan dompet digital (e-wallet). Dari 60 peserta pelatihan, 59 orang langsung membuka akun e-wallet, sehingga tingkat kepemilikan dompet digital meningkat dari 3 persen menjadi 39 persen.

Selain itu, intervensi juga dilakukan melalui pembukaan akses pinjaman formal seperti PNM Mekaar dan Bumdesma, serta penguatan literasi asuransi dan jaminan sosial./tat azhari