KDMP: Koperasi Rasa Korporasi

ADA koperasi yang lahir dari rapat panjang, namun mati di notulensi. Dan kini, ada koperasi yang lahir dengan kecepatan kereta cepat ‘JAKBAN’ Jakarta–Bandung. Namanya Koperasi Desa Merah Putih. Ia tidak tumbuh dari inisiatif desa, melainkan datang ke desa dalam bentuk sistem.

Alur: Negara Menyetel Mesin, Desa Menunggu Belajar

Dalam dua tahun pertama, koperasi ini tidak dijalankan oleh pengurus desa, melainkan oleh Agrinas Pangan Nusantara sebuah BUMN yang bekerja dengan logika korporasi.

Agrinas membangun segalanya:

• kantor
• gudang
• gerai
• sistem logistik
• kendaraan operasional
• hingga menjalankan aktivitas harian koperasi

Modal mengucur dari perbankan. Yang membayar cicilan? Dana desa. Bahkan, negara tidak setengah-setengah. Melalui PMK Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah mengatur alokasi 58,03 persen dana desa untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Regulasi ini mulai berlaku pada 12 Februari 2026.

Lalu bagaimana dengan kepala desa dan masyarakat?

Silakan menunggu. Jangan dulu memprotes jalan rusak atau saluran irigasi bocor.
Lebih dari separuh dana desa telah disedot ke KDMP. Koperasi berjalan lebih dulu, kepemilikan menyusul belakangan.

Logikanya sederhana: “Jangan tunggu SDM desa siap, jalankan dulu—sistem yang akan mendidik.” Pendekatan ini tidak romantis. Ia pragmatis. Seperti kereta cepat: tidak menunggu penumpang paham rel, tapi mengajaknya naik sambil melaju.

Kita tahu sendiri, ujung cerita proyek kereta cepat: utang dibayar rakyat Indonesia raya.

Peluang: Jika Ini Berhasil, Desa Tak Lagi Jadi Pasar (Katanya)

Dengan segala hormat, di titik ini saya sangat ragu. Namun mari kita bedah satu per satu. Ada satu kenyataan yang jarang diakui: banyak koperasi gagal bukan karena niat, melainkan karena ketiadaan sistem.

Di sinilah Koperasi Desa Merah Putih menawarkan peluang setidaknya di atas kertas. Pertama, standardisasi. Desa-desa yang selama ini berjalan dengan logika masing-masing dipaksa masuk ke satu arsitektur operasional nasional

Kedua, distribusi subsidi yang lebih bersih. Gas 3 kg, pupuk, dan barang strategis tidak lagi bergantung pada rantai panjang yang rawan bocor. Ketiga, ekonomi lokal naik kelas (rencananya).
Gerai koperasi tidak hanya menjual produk pabrikan, tapi juga memberi ruang bagi kue ibu-ibu desa, hasil tani, dan UMKM lokal.

Jika berhasil, desa berhenti menjadi konsumen pasif. Ia berubah menjadi simpul ekonomi. Dan yang paling menarik: koperasi ini dirancang untung, bukan sekadar hidup dari bantuan.

Risiko: Koperasi Tanpa Anggota Aktif, Masihkah Ia Koperasi?

Setiap proyek besar selalu membawa pertanyaan yang tidak boleh dibungkam.

Pertama, soal filosofi. Koperasi adalah milik anggota. Di sini, anggota datang belakangan.

Selama dua tahun, desa hanya menjadi penonton yang belajar bukan pengendali penuh. Jika proses transfer pengetahuan gagal, koperasi ini berpotensi menjelma menjadi korporasi negara berkedok koperasi.

Versi koperasi ini nyaris meniadakan prinsip dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.
Yang muncul justru: dari pusat, oleh pusat, sisanya baru anggota.

Kedua, risiko dana desa. Pinjaman besar, cicilan ditanggung dana desa. Jika proyeksi untung meleset, yang tertekan bukan pusat, melainkan desa.

Rinciannya bukan kecil:

• Plafon pinjaman maksimal: Rp3 miliar per KDMP
• Alokasi operasional: maksimal Rp500 juta
• Bunga/margin: ± 6% per tahun
• Tenor: maksimal 72 bulan
• Masa tenggang: 6–8 bulan
• Jaminan: porsi dana desa

Jika gagal, siapa yang menanggung risiko? Jawabannya sederhana: rakyat.

Ketiga, ketergantungan pada figur dan sistem. Proyek ini sangat bertumpu pada visi Joao Angelo de Sousa Mota selaku direktur Agrinas dan kecanggihan teknologi. Jika figur bergeser, atau sistem gagal membaca realitas lapangan, dampaknya bukan lokal melainkan nasional.

Keempat, keterlibatan daerah yang minim.  Idealnya kementrian Koperasi dengan turunanya yakni dinas koperasi di tiap-tiap daerah menjadi partner thintank Agrinas dalam menyiapkan KDMP. Mulai dari pembangunan unit hingga operasionalnya. Namun jauh dari panggang dari api. Bisa dicek, dinas koperasi di daerah yang numenklaturnya mengurusi koperasi nyaris kesulitan mendapatkan informasi terkait hal ini.

Dan pertanyaan paling krusial tetap sama: apa yang terjadi setelah dua tahun?

Serah terima bukan soal dokumen, melainkan kesiapan mental dan kapasitas lokal. Banyak program gagal bukan di awal, tetapi ketika negara berkata, “Sekarang giliran kalian.”

Belajar dari Kegagalan KUD Era Soeharto

Sejarah pernah memberi pelajaran mahal.

Pertama, pendekatan top-down. KUD dibentuk lewat instruksi negara, bukan kesadaran warga.
Rasa memiliki mati sejak awal. Mirip dengan apa yang kita lihat hari ini.

Kedua, ketergantungan pada negara. KUD dimanjakan monopoli distribusi pupuk, benih, dan gabah.
Begitu peran negara berkurang, koperasi ambruk karena tak pernah dilatih mandiri.

Ketiga, problem manajerial dan korupsi. Pengurus dipilih karena kedekatan birokrasi, bukan kompetensi. Akibatnya: transparansi lemah, kredit macet, dan konflik kepentingan.

Keempat, minimnya pendidikan koperasi. Anggota datang hanya saat butuh pinjaman atau jatah pupuk, tanpa paham fungsi pengawasan.

Refleksi di Sela Waktu

Koperasi Desa Merah Putih adalah eksperimen besar. Total anggaran Rp34,57 triliun, mencakup 80.000 unit KDMP, dengan biaya bangunan koperasi sekitar Rp1,5 miliar per desa. Ini bukan proyek kecil.
Bukan pula kompromi setengah hati.

Sebagai perbandingan, Rp34,57 triliun setara dengan:

• menyekolahkan 345.700 anak muda desa hingga sarjana,
• menggaji guru honorer secara layak dan manusiawi,
• atau mengaspal jalan mulus dari Anyer ke Panarukan bolak-balik.

Jika gagal, yang tersisa bukan hanya kerugian finansial, tetapi retakan kepercayaan pada koperasi, dan pada gagasan bahwa negara mampu mengelola ekonomi rakyat secara adil dan efisien.

Di sela waktu inilah kita perlu jujur. Bukan untuk skeptis, melainkan untuk mengawal dengan logis. Sebab koperasi yang baik bukan yang cepat berdiri, melainkan yang mampu berdiri dan dikelola oleh anggotanya sendiri.

Simpan catatan ini. Waktu akan membuktikan, apakah ia alarm dini atau sekadar catatan pinggir sejarah.

Ageng Sutrisno

Penulis Sela Waktu – Kolom Mingguan Inilah Kuningan

Menulis tentang kehidupan, sosial, politik, dan hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh statistik.
Jika tidak menulis, biasanya sedang berpikir: mengapa harga nasi goreng terus naik