Dian Rachmat Yanuar Dinobatkan Bupati Teladan Nasional Oleh SWIPAM, Dibidang Apa?

INILAHKUNINGAN- Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat (SWIPAM) bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Sosial Indonesia (YAPSI) menobatkan Bupati Kuningan DR H Dian Rachmat Yanuar sebagai Teladan Nasional, dalam Social Worker Teladan Berprestasi Indonesia (KONASWI).

Bupati Dian disebut SWIPAM telah menjadi contoh dengan berbagai kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Anugerah penghargaan diterima Orang Nomor 1 di Kota Kuda itu, dari Ketua Dewan Pengurus SWIPAM, Prof Dr Jusman Iskandar MS, dalam Konferensi Nasional SWIPAM, di Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Senin (19/1/2025)

“Penetapan penerima anugerah dilakukan melalui proses penelitian dan pengkajian mendalam selama hampir satu tahun oleh YAPSI dan DPP SWIPAM terhadap kiprah para pekerja sosial di Indonesia,” terang Prof Dr Jusman Iskandar, disela pidato

Menurut Prof. Jusman, Bupati Kuningan dinilai berprestasi sebagai social worker dalam pengembangan kebijakan pembangunan program kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kuningan juga menyampaikan Orasi Ilmiah bertajuk “Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Sosial di Kabupaten Kuningan” di hadapan para pekerja sosial dan akademisi.

Menurut Bupati Dian, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kemegahan fisik, melainkan dari sejauh mana kebijakan publik mampu memuliakan martabat manusia.

“Pembangunan yang kehilangan empati hanyalah kemajuan yang hampa. Pembangunan sejati diukur dari seberapa banyak manusia yang kita bangkitkan,” katanya.

Salah satu kebijakan, ada Program Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Dhuafa, Lanjut Usia, dan Pengangguran), yang mendorong perubahan paradigma dari bantuan sosial karitatif menuju pemberdayaan yang bermartabat dan berkelanjutan.

Dijelaskan Bupati Dian, melalui Gerakan Gema Sadulur, negara hadir bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi membangun jejaring kepedulian antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, relawan, dan masyarakat. Fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, penganggur, dan kelompok rentan lainnya tidak kami pandang sebagai beban, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk bangkit

Bupati Dian juga menekankan peran strategis pekerja sosial sebagai garda terdepan pembangunan sosial. Menurutnya, pekerja sosial bukan sekadar pendamping, melainkan penjaga nurani bangsa yang mampu membaca persoalan kemanusiaan di balik data statistik.

Implementasi kebijakan sosial tersebut, lanjutnya, menunjukkan hasil signifikan dalam 10 bulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan tercatat 10,41 persen pada Kuartal II 2025, tertinggi di Pulau Jawa. Angka kemiskinan turun 1,14 poin atau setara 12.160 warga keluar dari kemiskinan, sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 7,59 persen dengan penyerapan 10.450 tenaga kerja baru.

Di sektor pangan, Kuningan mencatat surplus beras 120.244 ton sepanjang 2025, serta penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 50 persen.

Secara akademis, Bupati Dian menyebut kebijakan pembangunan di Kuningan sejalan dengan Social Development Theory yang dikemukakan James Midgley, yakni integrasi kebijakan ekonomi dengan intervensi sosial.
“Kesejahteraan sosial adalah hak warga negara, bukan hadiah dari negara,” tegasnya.

Menutup orasi ilmiahnya, Bupati Dian menyampaikan apresiasi kepada para pekerja sosial. “Pekerja sosial adalah pelita di lorong tergelap kemanusiaan. Meski melelahkan, setiap manusia yang kalian kuatkan akan menjadi doa yang kelak menjaga kalian,” ucapnya.

“Sebagai pemimpin daerah Kabupaten Kuningan, kami terus belajar bahwa pembangunan terbaik lahir dari keselarasan antara kebijakan dan nurani. Dari data dan empati. Dari perencanaan dan kehadiran nyata,” ujarnya.

Bupati Dian juga berharap, semoga Forum KONASWI 2025 ini melahirkan gagasan, jejaring, dan semangat baru untuk memperkuat pekerjaan sosial Indonesia—agar pembangunan nasional benar-benar berpihak, inklusif, dan manusiawi./tat azhari