Dana Desa Kuningan Diwarning BPK, Ini 7 Pesan Wabup Tuti Untuk Para Kades, Ingat-Ingat!
INILAHKUNINGAN– Masih banyak masalah pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kuningan, mendapat perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Di Grand Ballroom Hotel Santika Premiiere Linggajati, Kuningan, BPK mengumpulkan para kepala desa, dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Jumat (23/10/2026). Ikut hadir, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani beserta jajaran.
Wabup Tuti menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pemerintah desa diminta tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya
Menurut Tuti, desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah. Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pusat kehidupan sosial, pengembangan ekonomi lokal, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu, dana desa harus dipandang sebagai amanah negara dan masyarakat yang penggunaannya wajib dikelola secara bertanggung jawab.
“Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang direalisasikan. Keberhasilan harus dilihat dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan, kepatuhan terhadap peraturan, kualitas pelaksanaan kegiatan, kemanfaatan hasil pembangunan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” demikian pokok penekanan dalam sambutan Wabup.
Ia menegaskan, orientasi pengelolaan anggaran perlu bergeser dari sekadar mengejar penyerapan menuju kualitas belanja, hasil pembangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tuti menilai akuntabilitas bukan semata-mata kewajiban menyusun laporan administrasi. Lebih dari itu, setiap keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan harus dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum.
Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar potensi persoalan tidak berkembang setelah anggaran digunakan.
Apabila terdapat keraguan mengenai mekanisme belanja, kelengkapan dokumen, atau ketentuan penggunaan dana desa, pemerintah desa diminta melakukan konsultasi dengan camat, perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, Inspektorat, maupun instansi berwenang sesuai persoalan dan kewenangannya.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan, pengawasan, dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
Dalam hal ini, BPK RI memiliki peran strategis dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola keuangan, kualitas dokumen pertanggungjawaban, pengendalian internal, serta kesiapan menghadapi pemeriksaan sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, Tuti menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Kuningan.
Pertama, melakukan evaluasi pelaksanaan dana desa Tahun Anggaran 2026, termasuk mengidentifikasi kegiatan yang telah selesai, sedang berjalan, maupun belum terlaksana. Evaluasi harus mencakup kesesuaian realisasi keuangan, capaian fisik, kewajiban pembayaran, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
Pemerintah desa juga diminta merekonsiliasi APBDes, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), rekening kas desa, serta bukti transaksi agar seluruh pencatatan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kedua, menyelesaikan kegiatan dengan tetap mengutamakan kualitas. Penyerapan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk melaksanakan pekerjaan secara tergesa-gesa. Setiap kegiatan harus memenuhi spesifikasi, volume, kualitas, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Ketiga, menertibkan dokumen pertanggungjawaban, mulai dari bukti transaksi, dokumen pembayaran yang sah, berita acara, dokumentasi kegiatan, bukti serah terima, hingga laporan hasil pekerjaan. Seluruh dokumen harus lengkap, sah, dan mencerminkan keadaan sebenarnya.
Keempat, memperkuat pembagian peran dan tanggung jawab antara kepala desa, sekretaris desa, perangkat pengelola keuangan, pelaksana kegiatan anggaran, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap unsur harus menjalankan tugas sesuai kewenangannya dengan jejak administrasi yang jelas dan dapat ditelusuri.
Kelima, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Tahun 2027. Evaluasi pelaksanaan anggaran 2026 harus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan APBDes 2027. Program yang disusun perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi desa, kewenangan, kemampuan keuangan, serta prioritas pembangunan yang relevan.
Keenam, membangun budaya antikorupsi dan integritas dengan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya, menghindari konflik kepentingan, serta menutup ruang bagi praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.
Ketujuh, menerjemahkan hasil sosialisasi menjadi rencana aksi nyata, antara lain melalui evaluasi administrasi, penguatan pengendalian internal, pembenahan dokumen, keterbukaan informasi, dan penyempurnaan perencanaan pembangunan desa.
“Jabatan adalah amanah, anggaran adalah tanggung jawab, dan hasil pembangunan adalah ukuran keberhasilan pelayanan,” menjadi pesan penting yang ditekankan kepada para kepala desa.
Fahruddin Latif, S.E., M.Ak., CSFA dari Tim BPK RI dalam laporan penyelenggaraan kegiatan menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai fungsi pengawasan DPR RI dan BPK dalam pengelolaan dana desa.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga bertujuan membangun dialog konstruktif antara BPK, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan serta meningkatkan kualitas hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan./tat azhari
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.