Bahasa Dan Kekuasaan: Ketika Kata-Kata Bermain Diantara Kepentingan Dan Kebenaran
Refleksi Psikolinguistik atas Dinamika Pemerintahan, Politik, dan Kehidupan Sosial
BAHASA selalu menemukan panggungnya dalam setiap mozaik kehidupan manusia. Ia hadir dalam percakapan sederhana masyarakat, ruang akademik, meja birokrasi, hingga arena politik yang sarat dengan kontestasi kepentingan. Bahasa dapat menyatukan gagasan yang berbeda, tetapi juga mampu mempertajam pertentangan. Ia menjadi medium penyelesaian masalah, sekaligus instrumen justifikasi bagi mereka yang memiliki kepentingan tertentu.
Menariknya, bahasa sering kali dipersalahkan ketika sebuah tuturan melahirkan ketidaknyamanan. Padahal, bahasa hanyalah instrumen. Manusialah yang membawa intensi, persepsi, kepentingan, bahkan ambisi kekuasaan ke dalam konstruksi linguistiknya.
Norman Fairclough (1992), melalui pendekatan Critical Discourse Analysis, menjelaskan bahwa penggunaan bahasa tidak dapat dilepaskan dari praktik sosial dan relasi kekuasaan. Bahasa bukan sekadar merepresentasikan realitas, melainkan turut mengonstruksi realitas sosial. Pemikiran tersebut relevan untuk membaca dinamika pemerintahan Indonesia. Istilah efisiensi, rasionalisasi, reformasi birokrasi, penyesuaian anggaran, dan transformasi kelembagaan merupakan konstruksi linguistik yang memiliki konsekuensi interpretatif. Bagi pengambil kebijakan, efisiensi dapat dimaknai sebagai optimalisasi sumber daya. Namun, bagi masyarakat yang terdampak, terminologi tersebut mungkin dipersepsikan sebagai berkurangnya akses terhadap layanan tertentu.
Apakah bahasanya yang keliru? Belum tentu.
Persoalannya sering kali terletak pada kesenjangan antara intensi komunikatif penutur dan interpretasi penerima. Sebuah kebijakan mungkin memiliki argumentasi administratif yang rasional, tetapi ketika tidak dielaborasi melalui komunikasi publik yang empatik, ia berpotensi melahirkan resistensi sosial. Dalam perspektif psikolinguistik, Willem Levelt (1989) menjelaskan bahwa produksi ujaran melibatkan proses konseptualisasi, formulasi, dan artikulasi. Artinya, sebelum sebuah gagasan diucapkan, manusia terlebih dahulu mengonstruksi pesan melalui mekanisme kognitif.
Namun, konstruksi pesan oleh penutur tidak menjamin penerima akan menghasilkan interpretasi yang identik. Pengalaman, pengetahuan, emosi, dan konteks sosial ikut memengaruhi proses pemahaman bahasa. Di sinilah sering muncul persoalan komunikasi dalam kehidupan publik.
Seorang pejabat dapat bermaksud memberikan motivasi, tetapi masyarakat menangkapnya sebagai tekanan. Seorang akademisi menyampaikan kritik berbasis argumentasi, tetapi pihak tertentu memaknainya sebagai serangan personal. Bahkan, pernyataan sederhana dapat berkembang menjadi polemik nasional ketika diproduksi ulang melalui media sosial tanpa konteks yang utuh. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan komunikasi tidak selalu berada pada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana sesuatu dipahami.
Teun A. van Dijk (1993) mengingatkan bahwa wacana memiliki hubungan erat dengan kekuasaan dan akses terhadap komunikasi publik. Mereka yang mempunyai otoritas lebih besar umumnya memiliki peluang lebih luas untuk membentuk narasi serta memengaruhi interpretasi masyarakat. Dalam arena politik, misalnya, pilihan diksi sering mengalami pergeseran mengikuti perubahan posisi dan relasi kepentingan. Sesuatu yang dahulu dikritik dapat memperoleh argumentasi berbeda ketika konfigurasi kekuasaan berubah. Istilah yang sebelumnya dianggap problematis dapat dikonstruksi kembali menjadi sesuatu yang rasional dan dapat diterima.
Tentu perubahan argumentasi tidak selalu menunjukkan inkonsistensi. Perubahan informasi dan konteks juga dapat melahirkan perubahan sikap yang legitimate. Namun, publik berhak menguji apakah perubahan bahasa tersebut dibangun atas dasar rasionalitas atau sekadar penyesuaian kepentingan. John L. Austin (1962), melalui teori Speech Act, menjelaskan bahwa berbahasa bukan hanya aktivitas mengatakan sesuatu, melainkan juga melakukan sesuatu melalui tuturan. Bahasa dapat digunakan untuk menjanjikan, memerintah, meyakinkan, menolak, bahkan melegitimasi tindakan tertentu.
Dengan demikian, dalam ruang kekuasaan, kata-kata tidak pernah sepenuhnya netral dari konsekuensi sosial. Sebuah pernyataan dapat membangun kepercayaan, tetapi juga berpotensi mengikis legitimasi ketika tidak diikuti tindakan yang konsisten. Persoalan lain yang menarik adalah kecenderungan manusia menilai kualitas seseorang hanya berdasarkan pilihan bahasanya. Ada orang yang dianggap intelektual karena menggunakan terminologi akademik yang kompleks. Sebaliknya, seseorang yang berbicara sederhana terkadang dipersepsikan kurang memiliki kapasitas berpikir.
Padahal, Howard Giles melalui Communication Accommodation Theory menjelaskan bahwa manusia dapat menyesuaikan gaya komunikasi melalui proses konvergensi maupun divergensi, bergantung pada tujuan, identitas, dan relasi sosialnya. Artinya, bahasa dapat ditinggikan ketika diperlukan presisi akademik, dan disederhanakan ketika dibutuhkan keterpahaman publik. Kompleksitas linguistik bukan ukuran tunggal kecerdasan, sebagaimana kesederhanaan tuturan bukan representasi keterbatasan intelektual.
Justru kemampuan menyesuaikan bahasa dengan kebutuhan komunikasi merupakan salah satu manifestasi kompetensi komunikatif. Karena itu, saya berpandangan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan penguatan literasi linguistik, bukan sekadar kemampuan berbicara secara gramatikal, tetapi juga kecakapan memahami konteks, intensi, substansi, dan implikasi sebuah tuturan.
Para pemimpin perlu mengembangkan bahasa yang transparan dan akuntabel. Birokrasi perlu menerjemahkan terminologi administratif menjadi komunikasi yang mudah dipahami. Politisi perlu membangun konsistensi antara narasi dan tindakan. Sementara masyarakat perlu mengembangkan kedewasaan interpretatif agar tidak mudah terjebak dalam penghakiman terhadap potongan ujaran.Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan diksi, tetapi kehilangan energi untuk menyelesaikan substansi persoalan.
Pada akhirnya, bahasa tidak memiliki ambisi menjadi penguasa. Bahasa tidak mempunyai kepentingan untuk memenangkan pertarungan politik. Bahasa juga tidak menyimpan kehendak untuk merendahkan martabat manusia. Manusialah yang memberikan arah terhadap seluruh fungsi tersebut. Namun, memahami bahasa sebagai alat bukan berarti membebaskan penuturnya dari tanggung jawab moral. Setiap ujaran tetap perlu mempertimbangkan konteks, konsekuensi, dan penghormatan terhadap sesama.
Maka, sebelum mengolok-olok bahasa seseorang karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita, barangkali lebih bijaksana jika terlebih dahulu memahami maksud, konteks, dan substansi tuturannya. Sebab, kedewasaan intelektual bukan hanya tentang kemampuan menyusun kalimat yang indah, tetapi juga kesanggupan memahami gagasan yang berbeda. Bahasa boleh berubah mengikuti ruang dan kepentingan. Akan tetapi, integritas berpikir, kejujuran bertutur, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus tetap menjadi fondasi komunikasi dalam setiap arena kehidupan.
Oleh: Dr. Nanan Abdul Manan, M.Pd.
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kuningan
Ketua ICMI ORDA Kuningan



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.