INILAHKUNINGAN- Massa penolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga menuntut seluruh Dapur MBG di Kabupaten Kuningan di bubarkan, mendapat perlawanan massa pendukung Program MBG. Keduanya nyaris bentrok, dalam unjuk rasa bersamaan, di Jalan Raya Siliwangi, depan Pendopo Bupati Kuningan.

Massa penuntut pembubaran Dapur MBG tiba lebih dulu, pukul 11.00. Ditengah orasi Ketua LSM Frontal Kuningan, Uha Juhana, massa mayoritas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur MBG lebih besar tiba pukul 12.00.

Beruntung, polisi bersama Satpol PP dibantu TNI, sudah memasang barikade pasukan guna mencegah bentrok. Akhirnya, massa SPPG melawan orasi massa LSM Frontal hanya berjarak 50 meter. Meski begitu, teriakan 2 kubu membuat situasi memanas. Massa SPPG, merangsek masuk barisan polisi.

Bentrokan pun nyaris terjadi. Lagi-lagi, aparat berhasil mengamankan situasi. Guna menghindari bentrok susulan, massa LSM Frontal membubarkan diri.

Ketua LSM Frontal Uha Juhana menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program MBG sekaligus mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turun tangan mengevaluasi operasional dapur SPPG di Kuningan.

“Kami mendesak Bupati dan APH agar mengaudit dapur SPPG,” tegas Uha Juhana.

Frontal meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Desakan tersebut menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan dalam aksi di depan pendopo.

Di lokasi sama, kelompok pendukung MBG turut menyampaikan aspirasi. Massa tersebut berasal dari organisasi masyarakat Pemuda Pancasila, sejumlah pegawai MBG, serta relawan pendukung program dan SPPG.

Korlap Massa SPPG, Budi Banten, menilai MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.

Menurut Budi, keberlangsungan program perlu dipertimbangkan dengan melihat manfaatnya bagi siswa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menilai persoalan dalam pelaksanaan MBG sebaiknya menjadi bahan evaluasi tanpa mengabaikan tujuan pemenuhan gizi anak.

Budi juga menyebut partisipasi dalam program tersebut bersifat sukarela. Ia mendorong pihak yang tidak sepakat untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi, termasuk jalur hukum yang tersedia.

Perbedaan sikap kedua kelompok itu memperlihatkan dua tuntutan yang mengemuka dalam pelaksanaan MBG di Kuningan. Frontal mendesak audit dan evaluasi terhadap dapur SPPG, sedangkan kelompok pendukung menekankan pentingnya program tersebut bagi pemenuhan gizi anak.

Kedua massa ditemui Bupati Kuningan DR H Dian Rachmat Yanuar bersama jajaran di lokasi, hingga aksi massa 2 kubu berjalan tertib, lalu membubarkan diri. /tat azhari