INILAHKUNINGAN- Program prioritas Nasional Percepatan Penurunan Stunting sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021, diduga belum berjalan optimal di Kabupaten Kuningan. Bagaimana tidak, Dana Alokasi Khusus (DAK) Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk Kuningan, senilai Rp14,4 miliar tersendat di APBD Kuningan 2024.

Kondisi tidak seharusnya ini, diungkap Bidang Advokasi dan Hukum IPeKB Provinsi Jabar, Dedi Suhandi.

Baca Juga:
Ini 10 Prestasi Dinas KP Pertanian Kuningan, Wahyu: Kado Akhir 2025!
Hore! Bupati Tidak Omdo, APBD Kuningan 2025 Bebas Tunda Bayar
Berkah! Warga Kuningan Bantu Korban Bencana Sumatera Rp800 Juta, Disalurkan Baznas RI

“DAK BOKB Rp14,4 miliar ini, dititipkan di Organisasi Perangkat daerah (OPD) KB Kuningan. Yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak, atau DPPKBP3A Kuningan,” sebut Dedi Suhandi, Senin (25/11/2024), kepada InilahKuningan

Dedi memaparkan awal mula dana DAK BOKB Rp14,4 miliar dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional yang memiliki turunan jejaringnya hingga ke tingkat terendah. Yaitu desa, berupa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.

“Mereka memiliki tugas cukup berat untuk melakukan konvergensi penurunan stunting dengan berbagai lintas sector,” ujar Dedi Suhandi

Sebab itu, dukungan anggaran pendampingan diberikan melalui DAK BOKB melalui OPD KB atau DPPKBP3A Kuningan. Implementasinya BKKBN menitipkan sebagian tanggung jawabnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN di daerah. Yaitu para Penyuluh KB (PKB) dan PLKB atau Petugas Lapangan KB.

Baca Juga:
Senyum Petani 2025, Kuningan Diguyur 335 Unit Alsintan Kementan Rp10 Miliar, Berikut Rincian Jenisnya!
Atasi Lonjakan Lalin, Dishub Kuningan Perkuat Infrastruktur, Ada 4 Traffic Light 500 PJU
Tingkatkan! 17 Emas di BK, Rakerkab Koni Kuningan Susun Strategi Menuju Porprov 2026

Mereka juga harus ikut bertanggung jawab atas pendampingan pada sasaran dengan melibatkan TPPS desa dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat dusun dan RT.

Para PKB atau PLKB memiliki target-target yang harus dicapai sesuai sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan.

Pasal, stunting merupakan program prioritas yang mesti menjadi perhatian semua pihak, baik intervensi langsung kepada sasaran seperti balita stunting maupun infrastruktur pendukung lain, seperti jamban, sanitasi, air bersih dan lain-lain.

Melihat kondisi ini, mestinya pemerintah daerah berupaya optimal dalam mendukung kegiatan akselerasi tersebut, berupa dukungan anggaran yang memadai.

“Alih-alih ada dukungan dari pemerintah daerah,  justru bantuan pusat pun berupa DAK BOKB hingga November 2024 ini tidak lancar dalam penyerapan,” ucap Dedi Suhandi nada kecewa

Sesuai data dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, beber dia, DAK BOKB Kuningan Tahun 2024 mencapai Rp14.423.719.000. Tapi sejauh ini, baru diserap Rp8.705.249.500, atau 60,35%. Masih tersisa Rp5.718.469.500.

“Dari BKKBN, dana ini masuk ke APBD Kuningan. Tapi entah kemana anggaran sisanya itu, karena serapan hingga November 2024 tersendat. Ini tentu dikeluhkan petugas lapangan, termasuk oleh Pengurus IPeKB Provinsi Jawa Barat. Karena DAK BOKB ini, akan sangat berdampak terhadap penurunan stunting Kuningan, yang progress penurunannya belum signifikan,” jelas Dedi Suhandi.

Apakah DAK BOKB Kuningan tersebut, digunakan terlebih dulu oleh Pemkab Kuningan untuk pos lain, Ia tidak mau berterus terang. “Silahkan croscek le BPKAD Kuningan,” ujar dia./tat azhari