INILAHKUNINGAN- Polemik Gagal Bayar APBD Kuningan 2 tahun berturut-turut sejak 2022, tidak membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, memberi nilai merah.

Sebaliknya, berdasar hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2023, Pemkab Kuningan kembali merebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10.

“Alhamdulilah LHP BPK Anggaran 2023 sudah kita terima, pada 30 Mei 2024. Hasilnya, Kuningan memperoleh opini WTP. Berarti raihan WTP ke 10,” ucap Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, usai menerima LHP BPK Anggaran Kuningan 2023 dari BPK RI, di Kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Kamis (30/5/2024), kepada InilahKuningan

Selain Kabupaten Kuningan, 5 kabupaten/ kota lain, ialah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Kota Cirebon juga sama memperoleh opini WTP. Hal ini tentu tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif dalam memenuhi ketentuan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu, saya Ketua DPRD Nuzul Rachdy mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pj Bupati Kuningan dan seluruh SKPD atas kerja keras mempertahankan opini WTP ke 10 kali,” ungkap Politisi Senior PDIP asal Desa Jalaksana ini

Namun, Zul sapaan akrabnya, memberi catatan sesuai dengan rekomendasi LHP BPK. Dimana, masih terdapat beberapa catatan-catatan yang direkomendasikan oleh BPK. Diantaranya rasionalisasi penetapan target pendapatan tidak rasional dengan potensi pendapatan tersebut. Akibatnya, tidak tercapainya target pendapatan tersebut.

Begitu juga tentang penertiban aset yang belum dikelola secara profesional. Terhadap terjadinya gagal bayar, BPK menekankan dilakukan efisiensi belanja supaya pada tahun mendatang, tidak terjadi lagi kasus gagal bayar serupa.

“Saya sendiri akan selalu menghimbau dan mengingatkan kepada eksekutif untuk melaksanakan rekomendasi dan catatan-catatan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan,” pungkas Nuzul Rachdy./tat azhari