INILAHKUNINGAN- Tuntutan massa unjuk rasa Gabungan 8 Ormas/LSM Kabupaten Kuningan, agar Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan membuka hasil penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Tunjangan Perumahan dan Transfortasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan ke publik, sekaligus menuntut segera ada penetapan tersangka, direspon santai Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy.

Politisi Senior PDIP Kuningan, yang juga Ketua DPC PDIP Kuningan tersebut, terkesan tidak mau menanggapinya secara serius. Ia hanya menyebut, bahwa Ia menghormati penyidikan kejari yang masih berproses.

Baca Juga:
Sebelum Disegel, Menyebar Isu Uang Pelicin Rp50 Juta Ke Calo Perizinan, Siapa? Ini Jawaban The Nice Park!
Sidak Proyek Dunia Main, Bupati Kuningan Marah Intruksikan Penyegelan, Langgar Izin!
Kasus Tunjangan DPRD Kuningan Bakal Di Bawa Ke RDP Komisi III DPR


“Masih dalam berproses (kejari,red). Kita tidak mau intervensi masalah itu, silahkan saja,” ucap Nuzul Rachdy, usai menerima Unjuk Rasa Mahasiswa dengan Tuntutan Penolakan LGBT, di Halaman Gedung DPRD Kuningan, Kamis (13/11/2026), kepada InilahKuningan

Ditanya isu pemeriksaan banyak Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan, termasuk mantan Anggota DPRD yang masuk periode Tahun 2019 hingga Tahun 2025, yang hasilnya penyidik mengharuskan ada pengembalian dana tunjangan yang telah diterima oleh mereka, atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Ia tidak menyatakan iya atau tidak.

“Belum, belum ada finalisasi (TGR,red). Ya tunggulah,” ucapnya, seraya berharap ujung kasus dalam penyidikan kejari ini, yang terbaik./tat azhari