INILAHKUNINGAN- Penilaian atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 10 kali berturut-turut, runtuh di Tahun 2025. Secara mengejutkan, dari LHP-BPK diterima Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, JUmat (23/5/2025), BPK memberikan opini WDP atau Wajar Dengan Pengecualian.

WDP umum diberikan bagi laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi bermasalah dalam pengelolaan keuangan tertentu. Seperti ketidaksesuaian pembayaran, kelemahan penegndalian intern atau masalah lain.

Baca Juga:
Senyum Petani 2025, Kuningan Diguyur 335 Unit Alsintan Kementan Rp10 Miliar, Berikut Rincian Jenisnya!
Atasi Lonjakan Lalin, Dishub Kuningan Perkuat Infrastruktur, Ada 4 Traffic Light 500 PJU
Tingkatkan! 17 Emas di BK, Rakerkab Koni Kuningan Susun Strategi Menuju Porprov 2026

Menanggapi opini WDP, Ketua DPRD Nuzul Rachdy menyampaikan dua hal. Pertama penurunan opini dari WTP yang diraih Kuningan sejak 10 tahun berturut turut, dan kini menjadi WDP menjadi sebuah keprihatinan. Artinya Kuningan harus berangkat lagi dari nol.

“Kedua, diraihnya penilaian WDP oleh BPK ini sebuah introspeksi dan cambuk untuk kita bersama agar kedepan kita berhati hati dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan,” tegas Nuzul Rachdy, kepada InilahKuningan

Namun apapun penilaian BPK, tentu harus diterima lapang dada. Aats nama DPRD, Ia menyampaikan terimakasih kepada BPK RI khusus tim auditor yang telah belerja keras melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan.

“Saya menganggap ini semua sebuah hikmah yang harus kita cermati bersama. Apalagi ini sebuah pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dr H Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani. Anggap lah ini sebuah jamu untuk kembali kita meraih WTP di tahun mendatang,” pungkas Politisi PDIP Kuningan itu.

Baca Juga:
Malam Natal, Bupati Kuningan Tinjau Khidmat 4 Gereja
Anggaran Macet, 7 Dapur MBG Di Kuningan Tumbang
Cek Hulu Mata Air, BPBD Kuningan Segera Kaji Penyebab Banjir Cirebon

Kepala BPK Perwakilan Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi bahan perbaikan oleh pemerintah daetah Kabupaten Kuningan. Diantaranya, adalah pengelolaan kas bendahara di beberapa SKPD dan harus segera dilakukan penyelesaian.

“Akibat dari beberapa hal tersebut, kami BPK memberikan penilaian (opini) WDP,” sebut dia./tat azhari