INILAHKUNINGAN- Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan dengan anggaran Rp100 Miliar terus dimatangkan. Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pembentukan Sekolah Rakyat Bupati Kuningan bersama Sekretaris Jendral Kementrian Sosial (Kemensos) RI di Gedung Kemensos RI, Senin (7/7/2025), sebelum gedung baru dibangun, Kuningan diminta terlebih dahulu mengusulkan gedung idle, atau gedung tidak terpakai untuk dijadikan Sekolah Rakyat Rintisan 1 tahun.

“Selain gedung Sanggar Kegiatan Belajar, daerah dapat pula mengusulkan gedung milik pemerintah daerah maupun gedung perguruan tinggi yang telah tidak terpakai untuk dijadikan Sekolah Rakyat Rintisan satu tahun,” ujar Sekretariat Sekolah Rakyat, Ahmad Juhari, disela Rapatnya. Ikut hadir Kepala Dinas Sosial Kuningan, Dr H Toto Toharudin


Ditegaskan, bahwa Presiden akan dibangun 100 Sekolah Rakyat tambahan yang dapat menampung 10.000 siswa. Menindaklanjuti hal tersebut, telah diusulkan 122 BLK dan 47 gedung pemerintah daerah. Sebanyak 37 lokasi di antaranya dikonfirmasi telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan 14 lokasi sedang proses survei.

“Maka terbuka kesempatan bagi Kabupaten Kuningan untuk segera mengusulkan lahan maupun gedung sebagai Sekolah Rakyat Rintisan,” ucap Ahmad Juhari

Jenjang Sekolah Rakyat dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Jika suatu daerah lebih membutuhkan jenjang SMP dan tidak memungkinkan dibuka jenjang SD, maka bisa dibuka tingkat SMP saja, selama tersedia 4 rombongan belajar dalam satu sekolah

Menurut Ahmad Jumhari, Gedung Sekolah Rakyat akan dibangun maksimal dua tingkat tanpa lift. Disarankan segera mengurus sertifikat lahan yang akan dihibahkan. Keadaan lahan yang diajukan harus matang dan datar/landing. Dinas Pekerjaan Umum di daerah lebih paham tentang kriteria tersebut.

Sekjen Kemensos RI Robben Rico menambahkan, Sekolah Rakyat Rintisan diharapkan memiliki minimal 4 ruang untuk kelas dengan kapasitas 25 anak per kelas, serta asrama dengan daya tampung untuk 100 anak./tat azhari