Kisah Guru Honorer yang Tidak Berharga di Mata Negara

ADA luka yang tidak berdarah, tapi terus menganga setiap bulan. Luka itu bernama pengabdian yang tidak pernah dianggap cukup. Di ruang kelas yang dindingnya mulai pudar, guru-guru honorer datang lebih pagi dari siapa pun.Mereka membuka pintu sekolah, menyapu kelas, mengajar, menegur dengan sabar, lalu pulang membawa satu hal yang sama selama bertahun-tahun: ketidakpastian.

Puluhan tahun mengabdi. Bukan dua, bukan lima. Sepuluh, lima belas, dua puluh tahun.
Namun negara masih memanggil mereka “honorer”, seakan pengabdian panjang bisa diringkas
menjadi status sementara.

Upah mereka?
Sangat tidak layak, bahkan sering kali tak sampai sejuta rupiah per bulan. Bahkan ada yang hanya ratusan ribu. Jauh di bawah upah minimum, jauh di bawah kata “layak”, dan sangat jauh dari janji konstitusi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lalu, ironi itu datang dengan wajah kebijakan baru.
Petugas SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang bahkan belum genap satu tahun berjalan diangkat sebagai ASN/PPPK. Gajinya jutaan rupiah; Statusnya jelas; Jenjang kariernya tersedia.

Sekali lagi: bukan setelah puluhan tahun. Bukan setelah mengorbankan masa muda.
Bukan setelah hidup dalam kecemasan bertahun-tahun. Cukup satu tahun. Atau bahkan kurang. Bahkan data terbaru dari Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Selasa, 20 Januari 2025 menyebutkan bahwa pada tahap I sejumlah 2.080 petugas SPPG sudah berstatus ASN terhitung mulai 1 Juli 2025.

Hal ini akan terus bertambah dengan skema tahap II pengangkatan ASN sejumlah 32.000 orang. Hingga berlanjut ke tahap III 32.460, dan tahap IV 32.460 ASN.

Di titik ini, luka pengabdian guru berubah menjadi tamparan dan hinaan. Mengapa negara begitu sigap mengangkat yang baru, namun begitu lamban mengakui yang telah lama berkorban sejak lama dan terbukti berkontribusi terhadap bangsa? Apa yang sebenarnya lebih dihargai? Mengisi perut anak bangsa, atau membentuk pikirannya?

Guru honorer tidak pernah menolak negara. Mereka tidak mogok massal. Tidak memeras kebijakan.
Mereka bertahan dengan satu modal: keyakinan bahwa pengabdian suatu hari akan dihargai. Namun hari itu tak kunjung datang.

Negara sering berkata pendidikan adalah prioritas. Pidato-pidato penuh diksi indah dilontarkan.
Anggaran disebut-sebut besar. Tetapi di lapangan, guru honorer masih menghitung hari
dengan gaji yang tak cukup menghitung hidup.

Belajar dari guru yang lapar
Ironisnya, anak-anak yang kelak menikmati makan bergizi gratis itu tetap belajar dari guru yang lapar keadilan. Inilah tragedi kebijakan kita: yang setia dibiarkan menunggu, yang baru langsung diberi kursi.
Jika negara benar-benar menganggap pendidikan itu penting, maka luka para guru honorer seharusnya menjadi alarm darurat, bukan catatan kaki apalagi catatan pinggir.

Karena bangsa yang tega membiarkan gurunya hidup dalam ketidakpastian dan kemiskinan, sedang menyiapkan masa depan yang rapuh sejak dari ruang kelas.
Dan ya, sangat wajar jika kita sedih. Karena ini bukan sekadar kebijakan yang keliru ini adalah pengkhianatan halus terhadap pengabdian.

Melihat fakta seperti ini, bisa jadi di mata pemerintah, Guru Honorer itu sangat tidak berharga. Tulisan ini saya dedikasikan untuk guru honorer yang tidak mendapatkan keadilan oleh negara. Kita dipaksa pintar dalam kebijakan negara yang bodoh. Kita dipaksa sehat bersama bangsa yang sakit.**

Ageng Sutrisno
Penulis Sela Waktu, Kolom Mingguan Inilah kuningan
Biasa menulis tentang kehidupan, sosial, politik dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan statistik.
Kalau tidak menulis, biasanya sedang mikir kenapa harga nasi goreng terus naik.