Internal Gerindra Kuningan Pecah, Abidin: Toto Tohari Jangan Seenak Dewek!

INILAHKUNINGAN- Jawaban Plt Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan atas polemik surat permintaan pencopotan Raden Iip Hidayat sebagai Pj Bupati Kuningan, ke Kemendagri RI, membuat gaduh internal partai.

“Saya sangat prihatin. Jawaban Toto Tohari seolah menyederhanakan masalah dan mengkaburkan masalah,” ucap Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, Abidin, Jumat (08/11/2024), kepada InilahKuningan

Menurut Abidin, ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh seorang leader dalam menyikapi dan mengklarifikasi sebuah permasalahan, harus betul-betul jeli dan sangat hati-hati.

Sebab pernyataan-pernyataan ini, atau sikap-sikap ini, bisa mengundang polemik baik di dalam maupun keluar, baik dari sisi politis maupun sisi lain. Dalam hal ini, Ia menilai surat ke kemendagri atas nama DPC Partai Gerindra melalui Plt Ketua DPC dan Sekretarisnya cacat secara administrasi dan cacat konstitusional

“Kenapa? karena dalam SK DPP hanya ada untuk Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPC, tidak ada sekretaris. Jadi sekretarisnya yang ditandatangani oleh Deki Zaenal Mutaqin dalam surat ke kemendagri, cacat secara konstitusional,” tegas Exs Caleg Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Jabar itu

Selain itu, isi koreksi atau penyampaian dalam surat ke kemendagri juga dinilai tidak melalui kajian mendalam, baik dari aspek hukum maupun politis. Bahkan terkesan sepihak, karena mengatasnamakan DPC dan fraksi, tapi tidak ada musyawarah, minimal ada musyawarah fraksi.

“Saya sendiri sudah berkomunikasi dengaan setiap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kuningan, ternyata musyawarah tidak dilakukan. Jadi sepihak. Berarti kan gegabah. Apalagi melihat isi surat sangat tidak mendasar kalau dikaji secara hukum maupun politis,” tandasnya

Dari sisi hukum misalnya, Raden Iip Hidayat dilantik 4 Desember, sedangkan APBD Kuningan disahkan 30 November, selisih 4 hari. Jadi APBD murni yang disahkan 30 November, Raden Iip Hidayat harus terlibat.

“Jadi sangat menyayangkan. Seharusnya isi surat ditelaah dulu secara exstra hati-hati karena berdampak politis,” tandas Abidin lagi

Diingatkan juga, bahwa dalam mengeluarkan keputusan harus berdasarkan kajian, ada fakta dan data. Jangan sampai membuat pernyataan fiktif atau manipulatif, itu tidak baik. Bisa blunder sendiri buat Partai Gerindra Kuningan. Jangan mempermalukan.

Abidin sarankan ke Plt Ketua DPC Partai Gerindra kedepan agar lebih hati-hati, lalu melibatkan komponen yang dianggap perlu di internal partai baik di fraksi maupun DPC. Minimal fraksi. Jangan berjalan sendiri. “Ingat, ini partai, bukan sebuah perusahaan,” tegas Abidin

Soal fungsi pengawasan yang disampaikan Plt ketua DPC, juga tidak serta merta hantam bromo. Pengawasan DPRD, ada batasan-batasan. Dalam arti, semua harus berdasarkan fakta, akurasi data, konteks hukum dan politis diperhatikan, karena lembaga DPRD adalah lembaga politis. Dihuni para kader partai. Harus dihitung hati-hati.

“Jadi jangan pengawasan seenak dewek. Apalagi melakukan pelaporan pelaporan tanpa administrasi jelas, itu kurang baik,” tandasnya lagi

Sebagai partai penguasa, partai pemenang, Ia minta Partai Gerindra jangan sampai arogan. Itu pesan Ketua Umum DPP sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Sedangkan yang dilakukan Toto Tohari adalah bentuk arogansi sebagai Plt Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan,” sebut Abidin./tat azhari