Identifikasi Riak Bansos Di Kuningan, Kadinsos “Blusukan” Ke 50 Desa

INILAHKUNINGAN- Sudah 50 desa dikunjungi Kepala Dinas Sosial Kuningan, Dr H Toto Toharudin. Kunjungan, bertujuan mengidentifikasi detail masalah bantuan sosial, yang kerap terjadi di masyarakat desa.

Selain itu, mensosialisasi kembali, agar masyarakat sebagai penerima manfaat, dan komponen lain, memahami aturan, dan solusinya.

“Sudah desa 50 desa dikunjungi. Di desa, kita bertemu seluruh KPM bansos. Seperti di Desa Gandasoli, Kecamatan Kramatmulya ini, Alhamdulillah 375 KPM hadir. Hadir semua,” ungkap Toto Toharudin, di Desa Gandasoli, Sabtu (24/5/2024), kepada InilahKuningan 

Ia ingin secara langsung, mencoba melihat, mendengarkan, memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dinsos. Mulai dari bantuan sosial sembako, sampai kepada bagaimana memberikan layanan di bidang JKN, atau jaminan kesehatan Nasional.

Di desa, Ia bisa berkomunikasi langsung, dengan akar rumput. Respon masyarakat juga cukup luar biasa. “Dan, setelah diidentifikasi, setidaknya ada sejumlah persoalan yang harus kita atasi,” katanya

Toto menilai, rata-rata persoalan di desa muncul, selalu ada motifnya. Baik motif politik, motif ekonomi, ada juga motif sosial, disamping ada persoalan administrasi yang bersifat human eror.

Motif politik, Ia mencontohkan dampak pilkades. Ternyata, ditemukan ketika ada incumbent kades kalah dalam pertarungan pilkades, hal itu berdampak pada upaya mencoba melakukan pencoretan kepada KPM, yang ketika pilkades tidak mendukung.

“Itu terjadi di sejumlah wilayah. Jadi dampak pilkades ini cukup luar biasa. Dampak politisnya, disamping ada dampak pileg, juga cukup kental,” tandas Toto

Begitu ketika ada like dislike tokoh masyarakat ke pemdes, maka seringkali bansos menjadi pintu gerbang. Padahal bansos itu, murni kebijakan pemerintah pusat.

“Jadi ada kebijakan pusat, tidak dikonfirmasi ke daerah. Sehingga menimbulkan miss antara aparat desa, dinsos, dengan masyarakat. Jadi motif politik ini, cukup tinggi,” jelas Toto

Kedua, ada motif ekonomi. Ada persoalan-persoalan di desa, yang karena motif ekonomi seringkali jadi gejolak. Misal persoalan agen, ini juga harus ditata, dibenahi, agar agen ikuti norma. Sebab ada agen ketahuan menyimpan kartu KPM. “Kita pastikan itu tidak benar,” tegas dia

Atas persoalan ini, Ia juga terus sosialisasi. Bahkan, Ia pernah mengumpulkan agen. Kemudian melarang agen memegang kartu KPM, apapun alasannya. Sebab, kejadian itu menjadi sumber masalah juga. Selain ada motif ekonomi lain, seperti cemburu satu pihak dengan pihak lain.

“Misal, cemburu dia dapat, kenapa saya tidak. Kenapa agennya itu, tidak ini. Cukup luar biasa masalah cemburu ini, sampai muncul persoalan e-warung, supplier dan lainnya,” beber Eks Kadisporapar Kuningan it

Kemudian, ketika KPM dinyatakan harus berhenti karena sudah tidak memenuhi syarat komponen, mereka tidak mau tahu. Padahal komponen untuk dapat Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, sudah hilang. Ditegaskan, bahwa penerima PKH harus memenuhi syarat komponen di rumahnya. Yaitu, harus ada lansia, ibu hamil, ada anak sekolah, balita, hingga dipable.

Ketika komponen tersebut, satu per satu hilang, maka otomatis bantuan sosial hilang. Tapi seringkali muncul tudingan pencoretan oleh operator, atau tuduhan lain. Maka, butuh kerja keras dari dinsos untuk memberikan pemahaman ke masyarakat.

“Kita pastikan, dinsos turun ke lapangan untuk mengatasi riak-riak itu. Di desa, kita bisa mendengarkan langsung aspirasi mereka. Apalagi sejumlah program bansos, segera bergulir,” tegas Toto./tat azhari