Hari Tani Nasional, Ono Surono: Kader PDIP Wajib Kawal Aspirasi Petani!

INILAHKUNINGAN- Cirebon- Peringatan Hari Tani Nasional tahun 2025 menjadi momentum penting bagi DPD PDI Perjuangan Jawa Barat untuk kembali menegaskan komitmen terhadap perjuangan petani. Acara puncak digelar Minggu (28/9/2025) di Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Ratusan petani dari wilayah perbatasan Kuningan–Cirebon hadir dalam kegiatan bertajuk “Bumi Lestari Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan”.

Sejak pagi, suasana sawah di Matangaji ramai oleh para petani, kader partai, dan pengurus DPC PDIP dari Cirebon, Kuningan, Indramayu, hingga Majalengka. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pendidikan politik, dialog bersama kelompok tani, hingga aksi simbolis turun ke sawah menyemprotkan pupuk. PDIP Jabar juga menyerahkan bantuan puluhan alat pompa air dan paket sembako sebagai bentuk nyata dukungan terhadap keberlangsungan usaha tani.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, hadir langsung dan memimpin jalannya acara. Dalam sambutannya, Ono menegaskan bahwa Hari Tani Nasional bukan sekadar seremonial, melainkan momentum perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Ia mengingatkan bahwa masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi petani, mulai dari kepemilikan lahan, akses pupuk dan obat-obatan, hingga rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani.

“Petani yang berdikari tidak akan terwujud jika lima masalah dasar, yakni kepemilikan lahan, sarana-prasarana, permodalan, teknologi, dan regenerasi petani tidak diselesaikan. Jika kebutuhan dasar petani dipenuhi, saya yakin anak-anak muda juga mau kembali bertani karena ada kepastian penghasilan,” ujar Ono.

Dalam dialog bersama petani, Ono menyoroti polemik pupuk subsidi yang masih sering terkendala administrasi KTP dan lahan garapan, serta tingginya harga obat-obatan pertanian yang belum diatur secara tegas oleh pemerintah. Ia menilai mekanisme pasar yang dikuasai pengusaha besar membuat petani semakin tertekan. Selain itu, ia menekankan pentingnya peran program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal, sehingga distribusi produk petani lebih terjamin.

Menurut Ono, regenerasi petani hanya mungkin terjadi bila profesi petani menjanjikan penghasilan layak. Ia mencontohkan, jika satu hektare sawah bisa memberi penghasilan Rp3,5 juta per bulan, anak muda pasti akan tertarik untuk kembali ke sawah. Namun kondisi itu hanya bisa tercapai jika pemerintah hadir dengan kebijakan yang tepat. Ia juga mengingatkan agar modernisasi pertanian dengan alsintan tidak mengorbankan buruh tani. Pemerintah, kata Ono, harus membuat skema agar buruh tani tetap punya pekerjaan, misalnya dengan memberi hak pengelolaan alsintan kepada mereka.

Dalam kesempatan itu, Ono menyinggung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa dijadikan pasar baru bagi produk pertanian. Menurutnya, jika MBG dikelola di tingkat kecamatan, kebutuhan pangan tidak perlu lagi didatangkan dari pasar induk, melainkan langsung dipasok dari petani. Ia menilai hal ini bisa berjalan seiring dengan penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Ono dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan isu agraria dan perikanan. Sebelum menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Barat periode 2024–2029, ia pernah menjadi anggota DPR RI dan aktif memperjuangkan kepentingan nelayan pantura. Kini, dengan posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat, ia menegaskan komitmen partai untuk hadir di tengah petani.

Dialog ini semakin interaktif, khususnya bagi petani Cirebon, karena setiap pertanyaan dan keluhan petani mendapat respon langsung dari pucuk pimpinan eksekutif, Bupati Imron yang hadir ditengah panggung narasumber.

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, juga turut hadir bersama anggota DPRD Jabar Hj Ika Siti Rahmatika. Keduanya bersama seluruh kader di legislatif, mendapat instruksi langsung dari Ono Surono untuk mengawal aspirasi petani hingga ke tingkat provinsi. Ika menegaskan bahwa permasalahan pupuk merupakan isu krusial yang harus segera dituntaskan.

“Kami membawa pesan-pesan dari petani untuk diperjuangkan di provinsi. Harapan kami, petani ke depan lebih sejahtera dan lebih diperhatikan,” ungkap Hj Ika.

Dukungan juga datang dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, yang menyoroti problem pengairan dan distribusi air antara Kuningan dan Cirebon. Ia mengusulkan adanya forum bersama PDAM dan pemerintah daerah untuk mencari solusi adil dalam pembagian air, mengingat air merupakan kebutuhan vital bagi petani maupun masyarakat.

Acara peringatan ditutup dengan potong tumpeng, penyerahan simbolis pompa air kepada kelompok tani, serta aksi turun ke sawah menyapa petani. Dari momentum ini, PDIP Jabar menegaskan diri bukan hanya hadir di ruang parlemen, tetapi juga turun langsung ke ladang bersama petani. (Bubud Sihabudin)