INILAHKUNINGAN- Pemangkasan Dana Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Kuningan, bukan wacana. Demi APBD Kuningan berangsur sehat Tahun 2025, juga demi bisa memperbaiki jalan rusak untuk kepentingan dasar masyarakat, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar memastikan kebijakan pemotongan Dana TPP ASN mulai Agustus 2025.

Bupati Dian mengingatkan, bahwa klausul TPP adalah tunjangan perbaikan penghasilan ASN. TPP dipenuhi jika kondisi keuangan daerah memmungkinkan. Hari ini, Kabupaten Kuningan, termasuk kabupaten/kota lain mengalami kondisi serupa, memprihatinkan. Disamping tunda bayar, untuk Kuningan meskipun sudah 70% dituntaskan, ada kabar susulan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), juga hampir merata terjadi di setiap daerah.

Baca Juga:
Gebyar! Isra Miraj 1447 H, Karnaval Religi Bergerak Dari Mushola At-Taqwa Desa Cilaja
Pembelajaran Formal, Pemahaman Minimal
Asik! Wujudkan Technopreneurship, Universitas Muhamadiyah Kuningan Luncurkan Beasiswa UMKM

“Maka muncul wacana pemotongan TPP, saya berdiskusi dengan banyak kepala daerah lain, termasuk daerah tetangga. Untuk Kuningan, kita juga diskusi dengan Banggar DPRD, legislatif lain yang mewanti-wanti jangan sampai Kuningan mengulang gagal bayar. Maka saya berupaya efisiensi, realokasi anggaran, yang super prioritas. Termasuk rencana pemotongan TPP ASN ini,” terang Bupati Dian, disela Prokasih Di Hawangan Landeuh Objek Wisata Bantar Delan, Desa Karangtawang, Sabtu (09/08/2025), kepada InilahKuningan

Bersama Banggar DPRD, rencana pemotongan TPP sudah dikaji. Hasilnya, memang tidak ada jalan lain. Maka Ia meminta semuanya berpikir realistis untuk kepentingan masyarakat, yang lebih besar. Apalagi pemotongan dana TPP ASN hanya sementara.

“InsyaAllah Tahun 2026, APBD Kuningan saya optimis akan pulih, kita akan kembalikan sesuai dengan fungsi dan maksud TPP itu sendiri. Yaitu memberikan perbaikan penghasilan berbabsis kinerja,” jelas Bupati Dian

Jadi akan ada 2 pola pemotongan TPP ASN ini. Pertama , mulai hari ini kedepan TPP ASN harus berbasis kinerja. Kedua untuk hari ini sampai akhir Tahun 2025, Ia sepakati dengan Banggar DPRD untuk efisiensi dengan pemotongan TPP ASN bisa dikisaran 20% sampai 30%.

Baca Juga:
Sebelum Jabar, Kuningan Larang Kelapa Sawit Sejak Maret 2025, Wahyu: Tidak Ada Penanaman Baru!
Menarik! Parade Pawai Kreatif Promo UBHI Hebohkan Warga Kota Kuningan
2.943 Kasus Dieksekusi Kejari Kuningan Tahun 2025, Dominasi Kasus Tilang, Hanya 7 Kasus Korupsi

Di daerah tetangga, bahkan ada TPP ASN yang dipotong 50%, bahkan juga ada daerah yang TPP ASN dihapus sama sekali. Sebab di banyak kabupaten/kota lain kondsi keuangan daerah juga sama tengah menghadapi guncangan./tat azhari