DALAM politik, tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan perdebatan. Terkadang, seorang pemimpin cukup tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengar, dan kepada siapa sebuah pertanyaan semestinya diajukan. Barangkali itulah yang sedang diperlihatkan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dalam menghadapi polemik geothermal Gunung Ciremai.

Selama beberapa waktu terakhir, isu panas bumi menjadi bola panas yang terus menggelinding ke halaman Pemerintah Kabupaten Kuningan. Demonstrasi bermunculan, penolakan disuarakan, bahkan kegelisahan masyarakat melintasi batas administratif daerah.

Dan seperti lazimnya sebuah kekuasaan, Bupati menjadi alamat paling mudah untuk menyampaikan kemarahan. Padahal, menurut pengakuannya, pemerintah daerah sendiri belum menerima penjelasan teknis secara resmi dari pemerintah pusat. Menariknya, Dian tidak memilih berlama-lama berdebat di ruang publik. Ia justru membawa persoalan tersebut langsung ke Kementerian ESDM pada Senin, 12 Oktober 2026.

Lebih menarik lagi, ia tidak datang sendirian. Legislatif, akademisi, aktivis lingkungan, mahasiswa, bahkan mereka yang sebelumnya mendemonstrasikannya, diajak duduk bersama. Yang kemarin menyampaikan protes di jalanan, kini diajak mencari jawaban langsung ke pusat pengambilan kebijakan.

Di sinilah saya melihat kepiawaian seorang Dian Rachmat Yanuar.

Mengayomi, Bukan Memusuhi

Tidak semua kepala daerah cukup lapang dada untuk mengajak para pengkritiknya berjalan bersama. Dalam kultur politik yang masih sering menempatkan demonstrasi sebagai gangguan, langkah Dian memperlihatkan pendekatan yang berbeda.

Ia tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi membuka jalan agar aspirasi tersebut memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang berwenang. Ini lebih dari sekadar komunikasi politik. Ada kemampuan mengelola ketegangan, merawat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menjaga agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan.

Sebab, mengayomi warga bukan berarti selalu menyetujui seluruh tuntutan mereka. Mengayomi adalah memastikan bahwa bahkan suara yang paling keras sekalipun tetap memperoleh tempat untuk didengar.

Dalam persoalan ini, Dian tampaknya memahami bahwa kemarahan masyarakat tidak selalu membutuhkan bantahan. Kadang, yang dibutuhkan justru kejelasan.

Bola Panas yang Mulai Menemukan Alamatnya

Audiensi tersebut menghasilkan satu penjelasan penting. Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menerangkan bahwa Kuningan memang termasuk dalam 14 lokasi penjajakan pengembangan panas bumi. Namun, pengumuman itu belum berarti Kuningan telah ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi yang siap dilelang, maupun wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi.

Artinya, terdapat jarak antara kekhawatiran yang berkembang di masyarakat dengan status administratif rencana tersebut saat ini.

Tentu, penjelasan ini tidak otomatis menghapus risiko ekologis ataupun menjamin bahwa rencana geothermal tidak akan berlanjut. Namun, setidaknya satu bagian penting dari kabut informasi mulai tersingkap.

Bola panas yang selama ini diarahkan kepada Bupati kini mulai menemukan alamat pertanggungjawaban yang lebih tepat. Bukan berarti pemerintah daerah boleh mencuci tangan, melainkan kewenangan pemerintah pusat dan tanggung jawab pemerintah daerah harus ditempatkan secara proporsional.

Di sinilah langkah Dian menjadi menarik. Ia tidak melempar tanggung jawab ke Jakarta sambil meninggalkan masyarakatnya. Justru, masyarakat diajak bersama-sama mendengar penjelasan langsung dari Jakarta. Sebuah perbedaan kecil dalam tindakan, tetapi bermakna besar dalam kepemimpinan.

Ketika Kritik Layak Berubah Menjadi Apresiasi

Saya percaya pemerintah harus dikritik ketika keliru. Namun, saya juga percaya bahwa kritik kehilangan kehormatannya ketika tidak lagi mampu mengakui sesuatu yang benar.

Dalam persoalan geothermal ini, Dian memperlihatkan kecakapan yang patut diapresiasi. Ia mengubah tekanan menjadi dialog, mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pandangan, dan membawa perdebatan menuju sumber informasi yang lebih otoritatif.

Tentu, pekerjaan belum selesai. Kekhawatiran mengenai sumber air, keselamatan warga, dan keberlanjutan lingkungan Ciremai tetap membutuhkan kajian serta pengawasan yang serius.

Namun, kepemimpinan memang tidak selalu diukur dari kemampuan menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu pertemuan. Kadang, ia terlihat dari kecakapan mengubah arah sebuah persoalan agar tidak terus berputar dalam prasangka.

Dian sudah tahu arah menyelesaikan polemik geothermal. Ia juga telah menunjukkan cara yang lebih dewasa untuk menghadapinya. Untuk itu, saya kira apresiasi layak diberikan.

Sebab, pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang mampu berdiri di depan rakyat ketika semua orang sepakat, melainkan mereka yang tetap bersedia berjalan bersama rakyat, bahkan ketika rakyat sedang marah kepadanya.

Barangkali itulah seni mengayomi yang sesungguhnya: bukan membuat semua orang berhenti mengkritik, melainkan memastikan tidak seorang pun merasa ditinggalkan ketika sedang memperjuangkan apa yang diyakininya.

Mengkritik bukan berarti membenci. Mengapresiasi bukan berarti kehilangan independensi.

Ageng Sutrisno

Penulis Sela Waktu, Kolom Mingguan Inilah kuningan. Biasa menulis tentang kehidupan, sosial, politik dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan statistik. Kalau tidak menulis, biasanya sedang mikir kenapa harga nasi goreng terus naik.