Banyak Medsos Pejabat Kuningan Tidak Profesional, Anti Komentar Warga!

INILAHKUNINGAN- Banyak pejabat atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan , membuat medis sosial (medsos) baik untuk pencitraan maupun exspos kinerja. Sayang, medsos mereka belum profersional. Bahkan, kerap membuat kecewa masyarakat.

Hal itu diakui Tokoh Pemuda Kabupaten Kuningan, Asep Z Fauzi. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan ini, mengaku kerap mengamati medsos pejabat, terutama pejabat exsekutif.

“Dari sekian banyak akun medsos aktif punya pejabat dengan kontennya, tidak sedikit pengelolaannya kurang professional. Misal minimnya respon terhadap komentar-komentar warga,” ujar Asep Z Fauzi, Selasa (13/5/2025), kepada InilahKuningan

Padahal kalau dicermati, beragam masukan dan keluh kesah warga terkait pelayanan pemerintah seringkali muncul di kolom komentar. Meskipun terkadang tidak relevan dengan konten yang diposting saat itu atau cara penyampaiannya dirasa tidak nyaman.

Minimnya respon terhadap komentar warga di medsos pejabat seringkali dikeluhkan warga. Terlebih jika komentar tersebut muncul dalam akun medsos pimpinan daerah, kepala OPD hingga pejabat BUMD. Padahal warga kerap memanfaatkan akun medsos pejabat sebagai ajang curhat karena mungkin kesulitan menemui pejabatnya secara langsung.

“Aktif di medsos artinya terjun ke tengah-tengah masyarakat yang memiliki beragam karakter dan latar belakang. Hadir disana tujuannya kan agar bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tanggapilah komentar warga, jangan ngumpet. Kalau komentar warga kemudian tidak direspon lalu untuk apa aktif di medsos?,” tanya Asep Z fauzi, nada kesal

Kata dia, komunikasi pemerintahan melalui media sosial tentu akan memunculnya tantangan khusus. Sebab situasinya pasti berbeda dibanding berhadapan langsung dengan warga di ruang kerja. Disisi lain, meninggalkan medsos dalam aktivitas pemerintahan di era digital sangat tidak menguntungkan. Sebab minimalnya akan dicap sebagai pemerintahan yang konservatif.

“Karena itu, sebaiknya para pejabat tidak hanya aktif membagikan konten. Tapi harus aktif juga merespon komentar-komentar warga. Dengan begitu, tidak hanya mendongkrak popularitas, tapi juga akan terbangun pola komunikasi yang baik sebagai bentuk kepekaan terhadap isu publik. Inilah wujud profesionalitas dalam pemanfaatan medsos,” tandas warga asal Desa Kutaraja, Maleber ini

Asep Z Fauzi mengingatkan, agar pejabat publik di Kuningan lebih bijak dalam memanfaatkan medos. Dia menilai masih ada pejabat lebih getol mengekspos citra personalnya ketimbang kinerja. Padahal statusnya sebagai pejabat sudah melekat dalam keseharian. Terlebih mereka juga menikmati berbagai fasilitas yang diperoleh dari uang daerah.

“Tampilkan dong citra diri sebagai pejabatnya agar publik faham apa yang sedang di kerjakan. Kalau tidak mau, ya sudah teruskan saja posting seputar hobi pribadi atau aktivitas yang tidak televan dengan jabatan yang disandang. Tapi mohon dimaklum kalau ada komentar pedas level 10 dari warga. Jangan baper, tersinggung, marah-marah, lalu unfrend, anfollow atau blokir,” kata Asep.

Untuk menghindari salah kaprah penggunaan medsos oleh pejabat, Asep menyarankan agar kepala daerah membuat skema jelas. Skema tersebut disusun untuk memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga para pejabat termasuk ASN lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.

“Tujuan pemanfaatan medsos oleh pejabat/ASN saya kira sudah jelas, antara lain untuk menyebarluaskan informasi, membangun interaksi, sosialisasi program, menggali aspirasi, serta mengedukasi masyarakat. Regulasinya juga sudah sangat jelas. Ada UU 5/2014, UU 14/ 2008, UU 11/ 2008, PP 94/2021, PP 61/2010, Permen PAN RB 15/2019, Permen Kominfo 20/2016, serta Kode Etik ASN,” sebut Asep Z Fauzi./tat azhari