3 Kritik PPP Kuningan Untuk Longsor Cilengkrang, Kinerja Exsekutif dan BTNGC Dipertanyakan
INILAHKUNINGAN- Longsor Jalur menuju Kawasan Lembah Cilengkrang, juga menjadi sorotan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kuningan. Ketua DPC PPP Kuningan, dr H Toto Taufikurrohman Kosim, tidak membenarkan beberapa pihak mengkambing hitamkan hanya salah satu pengusaha wisata dalam musibah ini.
“Tidak usah mengkambing hitamkan (Arunika,red), dengan hanya melihat di Tiktok. Kita bisa lihat disana ada usaha A, usaha B, usaha C. Ingat, longsor itu untuk ditangani. Kita cari solusinya bersama, Supaya tidak terjadi lagi longsor kedepan. Tidak untuk menyalahkan siapa-siapa,” tegas Toto Taufikurochman, yang tergabung dalam Komisi III DPRD Kuningan, Rabu (21/5/2025), kepada InilahKuningan
Ia justru menggarisbawahi 3 hal yang seharusnya diantisipasi sejak dulu oleh pemerintah daerah, dan BTNGC. Pertama, di Kawasan Wisata Palutungan ini, banyak sekali usaha wisata dan kuliner. Mana tindakan pemerintah daerah, dalam menegakan kewajiban perizinan sebagai wujud pengendalian.
“Teliti semua, apakah sudah berizin atau belum. Itu yang pertama. Kalau belum segera harus berizin. Perizinan penting untuk memastikan usaha jasa wisata dan resto tidak berdampak buruk ke alam,” tandasnya
Kemudian sejatinya pemerintah daerah sendiri telah membangun IPAL di kawasan ini. Tapi sampai saat ini, tidak ada. IPAL harus difasilitasi pemerintah daerah. Terutama IPAL untuk menangani kotoran hewan (kohe), yang populasinya di kawasan itu mencapai ribuan ternak sapi.
Terakhir pentingnya vegetasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) melalui kerja optimal Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) Kuningan.
“Ini harus dipertanyakan. Longsor ada di kawasan TNGC. Sejauh mana BTNGC peka mengantisipasi bencana itu. BTNGC kan yang tahu, mana lahan rawan longsor, jenis pohon apa yang mesti ditanam. Terus, apakah TNGC menanam,” tanya dia, nada lantang.
Maka kejadian longsor jangan dilemparkan ke pengusaha sebagai penyebabnya. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, terutama kinerja pemerintah daerah melalui sikap tegasnya dalam menegakan aturan. Terutama dalam menata saluran irigasi. Begitu juga tangggungjawab BTNGC sudah sejauh mana merawat TNGC./tat azhari


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.