INILAHKUNINGAN– Sampai hari ini, masyarakat Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung masih menunggu kejelasan dan mediasi terbuka terkait pendirian tower bersama yang diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan warga.

Keputusan tersebut menimbulkan kegaduhan, kecurigaan, dan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Juga:
Dijemput Bupati, Pasutri Warga Kuningan Korban TPPO Mafia Kamboja Tiba Di Jakarta
Nasib Kades Kalimanggis Kulon, Sudah Mundur, Kini Dipolisikan, Ini 6 Point Dugaan Korupsinya!
Jelang Nataru 2025, Aparat Cek Kelaikan Bus Hingga Tes Urine Sopir, Ini Hasilnya!

Padahal sejak awal, warga Muncangela sudah menyuarakan agar setiap kebijakan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan transparan, bukan sepihak dan tanpa komunikasi. Namun kenyataannya, hingga kini tidak ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah desa maupun pihak perusahaan yang terlibat.

“Lebih disayangkan lagi, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat, justru tutup mata dan telinga.

Alih-alih memberikan solusi, mereka terkesan diam dan tidak hadir di tengah kebingungan masyarakat.

Padahal, keberadaan mereka sangat diharapkan untuk menjadi pengawas dan pengimbang kebijakan pemerintah desa,” tandas Aktivis Karang Taruna, Komarudin Humaedi, Minggu (2/10/2025), kepada InilahKuningan

Baca Juga:
Warga Kuningan Korban TPPO Mafia Kamboja Berhasil Dijemput Bareskrim Polri
2 Organ Kepemudaan Kuningan Tuntut Aparat Tindak Penghina Suku Sunda
Ngaku Jaga Alam, Tapi Masyarakat Kuningan Kehilangan Air? Cek 3 Kegagalan BTNGC

Pemerintah desa seharusnya menjadi pelindung kepentingan warga, bukan justru membuat keputusan yang menimbulkan perpecahan dan hilangnya kepercayaan.

Keputusan tanpa dialog hanyalah bentuk pengabaian terhadap suara rakyat.

“Kami, masyarakat Muncangela, tidak menolak pembangunan, tetapi menolak cara-cara yang tidak terbuka, tidak bermusyawarah, dan tidak berpihak pada warga,” jelas dia

Ia menuntut agar pihak pemerintah bertanggung jawab atas kegaduhan ini dan segera menggelar mediasi terbuka, menghadirkan seluruh unsur masyarakat termasuk BPD dan LPM untuk mencari jalan tengah yang adil.

“Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan. Jangan jadikan desa kami tempat keputusan sepihak tanpa suara rakyat!” timpal Iik, salah satu warga

Masyarakat berharap pihak kecamatan dan instansi terkait segera turun tangan agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan nilai musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas kehidupan desa./tat azhari